Breaking News
Trending Tags
Beranda » Kilas Daerah » Batu Bara » Enam Fraksi DPRD Batu Bara Sampaikan Pandangan Umum R-APBD 2027, PKS Soroti PAD, Serapan Anggaran hingga Gaji PPPK

Enam Fraksi DPRD Batu Bara Sampaikan Pandangan Umum R-APBD 2027, PKS Soroti PAD, Serapan Anggaran hingga Gaji PPPK

  • account_circle Redaksi Kasat News
  • calendar_month 8 jam yang lalu
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kasatnews.id | Batu Bara – Enam fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyampaian pandangan umum tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu (18/11/2026), di ruang rapat paripurna DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, didampingi Wakil Ketua DPRD Rodial. Sementara itu, Bupati Batu Bara diwakili Sekretaris Daerah Rusian Heri, S.Sos., M.AP. Turut hadir seluruh anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forkopimda.

Dalam penyampaiannya, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan dan masukan terhadap arah kebijakan anggaran daerah Tahun 2027, mulai dari kualitas perencanaan, pemerataan pembangunan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga efektivitas penggunaan anggaran.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Amirtan menegaskan bahwa pembahasan R-APBD 2027 harus menjadi momentum memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Fraksi ini berharap seluruh catatan dan rekomendasi menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Muhammad Safi’i mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan dan dua rancangan peraturan daerah tersebut untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD.

Gerindra menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Fraksi ini juga meminta agar alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perhatian khusus diberikan terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, drainase, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gerindra juga meminta pemerintah daerah menyusun skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil, kondisi infrastruktur di lapangan, dan tingkat urgensi setiap wilayah.

Fraksi PKS: Lima Catatan Penting untuk Pemerintah Daerah

Pandangan paling rinci disampaikan Fraksi PKS melalui Suminah. Fraksi ini menyampaikan lima catatan penting yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027.

Pertama, PKS mengingatkan pemerintah daerah agar mematuhi ketentuan mandatory spending atau belanja wajib, antara lain anggaran pendidikan minimal 20 persen, belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen, belanja pegawai maksimal 30 persen, serta alokasi dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, PKS mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, khususnya pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya berupa permodalan, tetapi juga fasilitasi pemasaran, pengurusan PIRT, sertifikasi halal, hingga izin edar BPOM.

Ketiga, terkait PAD, PKS meminta Pemkab Batu Bara lebih serius menggali potensi pendapatan daerah yang selama ini dinilai belum maksimal.

Dengan telah terbentuk dan bekerjanya Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD, fraksi tersebut menilai tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Bahkan, PKS memperkirakan terdapat potensi peningkatan PAD sekitar 50 persen pada tahun mendatang.

Keempat, PKS menyoroti lambatnya penyerapan anggaran pada sejumlah OPD selama tahun anggaran 2025 dan 2026. Kondisi tersebut diharapkan tidak kembali terulang pada 2027.

Setiap OPD diminta langsung menjalankan program sejak awal tahun anggaran agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan penyerapan anggaran berjalan maksimal.

Kelima, PKS meminta pemerintah daerah segera merespons persoalan belum dibayarkannya gaji atau honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, baik tenaga kesehatan, tenaga teknis, maupun guru.

PKS mengungkapkan adanya keluhan tenaga kesehatan di Puskesmas yang disebut belum menerima gaji karena surat keputusan (SK) terbaru belum diterbitkan.

Selain itu, muncul kekhawatiran apabila SK belum terbit hingga akhir November, mereka berpotensi kehilangan tunjangan kinerja. PKS meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar persoalan tersebut tidak semakin membebani para tenaga PPPK Paruh Waktu.

Fraksi PAN, KPN, dan KDRI Siap Melanjutkan Pembahasan

Selanjutnya, Fraksi PAN melalui Chairul Bariah, SM, menyampaikan pandangan umum terhadap R-APBD 2027 dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fraksi PAN berharap kedua dokumen tersebut segera memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) melalui Nafiar, S.Pd., M.Si., menyatakan siap membahas secara mendalam R-APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

KPN berharap pembahasan berlangsung konstruktif dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan APBD yang sehat, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi KDRI melalui Syahril Siahaan, SH, menyatakan dapat menerima dan menyetujui Nota R-APBD 2027 serta Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Penyampaian pandangan umum enam fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan kebijakan anggaran dan regulasi pajak serta retribusi daerah Kabupaten Batu Bara.

Berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD diharapkan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan APBD 2027 tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang merata di Kabupaten Batu Bara. (Tim/Kasat)

  • Penulis: Redaksi Kasat News

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • FKPPN Pertanyakan Kemana Hilangnya Ribuan Hektare Lahan PTPN 2, Serta Ginting : Anehnya Malah Dibilang Untung

    FKPPN Pertanyakan Kemana Hilangnya Ribuan Hektare Lahan PTPN 2, Serta Ginting : Anehnya Malah Dibilang Untung

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Redaksi Kasat News
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Kasatnews.id, Medan  – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN), Drs HN Serta Ginting hingga kini terus konsisten menyoroti perkembangan dan persoalan di tubuh PTPN di tanah air. Hal itu sebagai bentuk kepeduliannya terhadap badan usaha milik negara tersebut Kali kali, statement keras disampaikan Serta Ginting yang merupakan sosok […]

  • INALUM Tajamkan Daya Saing Lewat Inovasi Hijau di TIS 2025

    INALUM Tajamkan Daya Saing Lewat Inovasi Hijau di TIS 2025

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle kasatnews
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Kasatnews.id , Batu Bara – PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) kembali menggelar ajang tahunan Technology Innovation Seminar (TIS) 2025, sebagai wujud nyata semangat inovasi dan perubahan berkelanjutan di lingkungan INALUM Group. Tahun ini, TIS mengusung tema “Sharpening Competitiveness for a Sustainable and Green Smelter”, yang mencerminkan komitmen INALUM dalam memperkuat daya saing sekaligus mendorong transformasi […]

  • Mantap! Desa Pulau Sejuk Raih Predikat Istimewa Penilaian Desa Antikorupsi

    Mantap! Desa Pulau Sejuk Raih Predikat Istimewa Penilaian Desa Antikorupsi

    • calendar_month Jumat, 27 Okt 2023
    • account_circle kasatnews
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Kasatnews.id , Batu Bara – Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara sukses meraih predikat istimewa dengan total nilai 92 dalam penilaian indikator Desa Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023. Penilaian akhir indikator Desa Antikorupsi oleh KPK dilakukan di kantor Desa Pulau Sejuk, Kamis (26/10/2023). Turut hadir Bupati Batu Bara Ir. […]

  • Pengadaan Scaner F4 Bapenda Disorot, Ka Bapenda Enggan Jawab Konfirmasi Wartawan?

    Pengadaan Scaner F4 Bapenda Disorot, Ka Bapenda Enggan Jawab Konfirmasi Wartawan?

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle kasatnews
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Kasatnews.id, Batu Bara – Ka. DPM PTSD sekaligus Plt Kaban Pendapatan Daerah Dr Mei Linda Suryati Lubis S. STP. M. AP kembali di konfirmasi media ini melalui Hp android nya (23/7), terkait pengadaan Scaner F4 T. A 2023 sebesar 44,5 juta yang dikerjakan oleh CV CMP masih memilih bungkam? Dari perihal konfirmasi media ini seputar […]

  • Kader IPNU-IPPNU Batubara Diharapkan Dapat Memperkokoh Organisasi Dengan Silaturahmi

    Kader IPNU-IPPNU Batubara Diharapkan Dapat Memperkokoh Organisasi Dengan Silaturahmi

    • calendar_month Minggu, 13 Feb 2022
    • account_circle kasatnews
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Kasatnews.id , Batubara – Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Kabupaten Batubara menggelar silaturahim kader untuk sona tiga Kecamatan, Tanjung Tiram, Nibung Hangus dan Kecamatan Talawi, silaturahim ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Pengurus Cabang IPNU dan IPPNU setiap bulannya secara bergilir, acara dilaksanakan di kediaman rekan Muhammad Azmi Akbar yang juga merupakan mantan ketua PC IPNU […]

  • Muskab I SMSI Sergai: Zuhari Ditetapkan Jadi Ketua

    Muskab I SMSI Sergai: Zuhari Ditetapkan Jadi Ketua

    • calendar_month Minggu, 31 Mei 2026
    • account_circle kasatnews
    • visibility 16
    • 0Komentar

    Kasatnews.id , Sergai – Musyawarah Kabupaten (Muskab) I Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan Zuhari sebagai Ketua SMSI Sergai periode 2026–2029. Pemilihan berlangsung dalam forum Muskab yang digelar di Aula Kantor Camat Sei Rampah, Sabtu, 30 Mei 2026. Ketua SMSI Sumut, Erris J. Napitupulu, menilai SMSI selama ini telah berjalan dengan baik. […]

expand_less