Breaking News
Trending Tags
Beranda » Kilas Daerah » Batu Bara » Enam Fraksi DPRD Batu Bara Sampaikan Pandangan Umum R-APBD 2027, PKS Soroti PAD, Serapan Anggaran hingga Gaji PPPK

Enam Fraksi DPRD Batu Bara Sampaikan Pandangan Umum R-APBD 2027, PKS Soroti PAD, Serapan Anggaran hingga Gaji PPPK

  • account_circle Redaksi Kasat News
  • calendar_month 8 jam yang lalu
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kasatnews.id | Batu Bara – Enam fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyampaian pandangan umum tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu (18/11/2026), di ruang rapat paripurna DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, didampingi Wakil Ketua DPRD Rodial. Sementara itu, Bupati Batu Bara diwakili Sekretaris Daerah Rusian Heri, S.Sos., M.AP. Turut hadir seluruh anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forkopimda.

Dalam penyampaiannya, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan dan masukan terhadap arah kebijakan anggaran daerah Tahun 2027, mulai dari kualitas perencanaan, pemerataan pembangunan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga efektivitas penggunaan anggaran.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Amirtan menegaskan bahwa pembahasan R-APBD 2027 harus menjadi momentum memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Fraksi ini berharap seluruh catatan dan rekomendasi menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Muhammad Safi’i mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan dan dua rancangan peraturan daerah tersebut untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD.

Gerindra menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Fraksi ini juga meminta agar alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perhatian khusus diberikan terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, drainase, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Gerindra juga meminta pemerintah daerah menyusun skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil, kondisi infrastruktur di lapangan, dan tingkat urgensi setiap wilayah.

Fraksi PKS: Lima Catatan Penting untuk Pemerintah Daerah

Pandangan paling rinci disampaikan Fraksi PKS melalui Suminah. Fraksi ini menyampaikan lima catatan penting yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027.

Pertama, PKS mengingatkan pemerintah daerah agar mematuhi ketentuan mandatory spending atau belanja wajib, antara lain anggaran pendidikan minimal 20 persen, belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen, belanja pegawai maksimal 30 persen, serta alokasi dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, PKS mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, khususnya pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya berupa permodalan, tetapi juga fasilitasi pemasaran, pengurusan PIRT, sertifikasi halal, hingga izin edar BPOM.

Ketiga, terkait PAD, PKS meminta Pemkab Batu Bara lebih serius menggali potensi pendapatan daerah yang selama ini dinilai belum maksimal.

Dengan telah terbentuk dan bekerjanya Panitia Khusus (Pansus) PAD DPRD, fraksi tersebut menilai tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Bahkan, PKS memperkirakan terdapat potensi peningkatan PAD sekitar 50 persen pada tahun mendatang.

Keempat, PKS menyoroti lambatnya penyerapan anggaran pada sejumlah OPD selama tahun anggaran 2025 dan 2026. Kondisi tersebut diharapkan tidak kembali terulang pada 2027.

Setiap OPD diminta langsung menjalankan program sejak awal tahun anggaran agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan penyerapan anggaran berjalan maksimal.

Kelima, PKS meminta pemerintah daerah segera merespons persoalan belum dibayarkannya gaji atau honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, baik tenaga kesehatan, tenaga teknis, maupun guru.

PKS mengungkapkan adanya keluhan tenaga kesehatan di Puskesmas yang disebut belum menerima gaji karena surat keputusan (SK) terbaru belum diterbitkan.

Selain itu, muncul kekhawatiran apabila SK belum terbit hingga akhir November, mereka berpotensi kehilangan tunjangan kinerja. PKS meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar persoalan tersebut tidak semakin membebani para tenaga PPPK Paruh Waktu.

Fraksi PAN, KPN, dan KDRI Siap Melanjutkan Pembahasan

Selanjutnya, Fraksi PAN melalui Chairul Bariah, SM, menyampaikan pandangan umum terhadap R-APBD 2027 dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fraksi PAN berharap kedua dokumen tersebut segera memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) melalui Nafiar, S.Pd., M.Si., menyatakan siap membahas secara mendalam R-APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

KPN berharap pembahasan berlangsung konstruktif dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan APBD yang sehat, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi KDRI melalui Syahril Siahaan, SH, menyatakan dapat menerima dan menyetujui Nota R-APBD 2027 serta Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Penyampaian pandangan umum enam fraksi tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan kebijakan anggaran dan regulasi pajak serta retribusi daerah Kabupaten Batu Bara.

Berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD diharapkan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan APBD 2027 tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang merata di Kabupaten Batu Bara. (Tim/Kasat)

  • Penulis: Redaksi Kasat News

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lokomotif Kereta Api Sri Bilah Hantam Dinding Mobil XPander di Batu Bara, Ya Penyok Lah?

    Lokomotif Kereta Api Sri Bilah Hantam Dinding Mobil XPander di Batu Bara, Ya Penyok Lah?

    • calendar_month Senin, 27 Jun 2022
    • account_circle kasatnews
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Kasatnews.id , Batu Bara – Kembali terjadi kecelakaan Lalu Lintas di jalan perlintasan Kereta Api tanpa Palang di Simpang Teratak Perkebunan PT Lonsum Kec. Datuk Tanah Datar, Kab. Batu Bara yang kontra dengan sebuah mobil mini bus Mitsubhisi XPander, Senin (27/6/2022). Pengemudi Lok. Gerbong Sri Bilah dengan No. Lok CC2018312 bernama Edi Kurniawan (34) Kontra […]

  • Kunjungi Sumut, Sekjen DPP: AMPI Sumut Solid dan Militan

    Kunjungi Sumut, Sekjen DPP: AMPI Sumut Solid dan Militan

    • calendar_month Jumat, 16 Des 2022
    • account_circle kasatnews
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Kasatnews.id , Medan – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP AMPI, Achmad Andi Bachir memuji DPD AMPI Sumut yang semakin solid dan militan di bawah kepemimpinan Ketua David Luther Lubis. Dirinya pun yakin dengan kesolidan ini membuat kader AMPI semakin jaya ke depannya. “AMPI di Sumut ini adalah yang paling hebat, militan karena sudah double O (otak […]

  • Demo Kantor Kejatisu, Massa Minta  Tindak Tegas Dua Oknum Jaksa di Kejatisu Jika Terbukti Bersalah

    Demo Kantor Kejatisu, Massa Minta  Tindak Tegas Dua Oknum Jaksa di Kejatisu Jika Terbukti Bersalah

    • calendar_month Senin, 9 Okt 2023
    • account_circle kasatnews
    • visibility 9
    • 0Komentar

    KasatNews.id, Medan – Puluhan massa mengatasnamakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara berunjukrasa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) Jalan Abdul Haris Nasution Medan, Senin (9/10/2023). Selain di Kejatisu, dalam waktu bersamaan di lain tempat, massa juga berunjukrasa ke Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta. Aksi massa tersebut keduanya mendesak lembaga penegak hukum tersebut agar transparan […]

  • Personil Polsek Indrapura Giat Gatur Lalin Urai Kemacetan

    Personil Polsek Indrapura Giat Gatur Lalin Urai Kemacetan

    • calendar_month Selasa, 14 Mar 2023
    • account_circle kasatnews
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Kasatnews.id , Batu Bara – Untuk meningkatkan kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas, Personil polsek indrapura melaksanakan pos padat dan gatur lalu lintas pada pagi hari di wilayah Polsek Indrapura. Petugas personil yang melaksanakan gatur lalin di wilayah Hukum (Wilkum)Polres Batu Bara Polsek Indrapura diantara nya, Aiptu Krisman Siagian, Aipda Edi Kriswanto, Aipda J Sagala SH, […]

  • Pasukan Terlatih Polrestabes Medan Patroli Malam dan Dinihari

    Pasukan Terlatih Polrestabes Medan Patroli Malam dan Dinihari

    • calendar_month Minggu, 9 Mar 2025
    • account_circle kasatnews
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Kasatnews.id, Medan-Dalam upaya mencegah kejahatan curat, curas dan curanmor (3C). Kali ini pasukan terlatih dari Polrestabes Medan melaksanakan kegiatan patroli malam hari dan dinihari di tempat kerawanan kejahatan Jalam di Medan, Minggu (9/3/2025) dinihari. Kegiatan apel di seputaran Lapangan Merdeka Medan dipimpin Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gidion Arif Setyawan. Hadir dalam kegiatan, PJU Polrestabes Medan, […]

  • Polda Sumut Raih Nugraha Sakanti di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Terima Langsung dari Presiden

    Polda Sumut Raih Nugraha Sakanti di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Terima Langsung dari Presiden

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Redaksi Kasat News
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Kasatnews.id, Medan- – Polda Sumatera Utara menerima penghargaan Nugraha Sakanti, penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia kepada satuan kerja Polri, bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026). Wakapolda Sumut, Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mengatakan penghargaan tersebut diberikan atas capaian Polda Sumut dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan di […]

expand_less