DPRD Batu Bara Sampaikan Hasil Reses Tahap III, Aspirasi PKH dan Harga Pupuk Subsidi Jadi Sorotan
- account_circle Redaksi Kasat News
- calendar_month 6 jam yang lalu
- visibility 25
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kasatnews.id | Batu Bara– DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reses Tahap III Tahun 2026 melalui rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Rodial, serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Rusian Heri, S.Sos., M.AP., yang mewakili Bupati Batu Bara, bersama anggota DPRD, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), dan unsur Forkopimda.
Dalam laporan yang disampaikan masing-masing daerah pemilihan (dapil), anggota DPRD mengungkapkan bahwa kegiatan reses telah dilaksanakan dengan menjumpai konstituen, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur partai politik di wilayah masing-masing.
Reses Tahap III tersebut mencakup tujuh daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, Datuk Lima Puluh, Talawi, Datuk Tanah Datar, Tanjung Tiram, Nibung Hangus, Sei Balai, Medang Deras, Sei Suka, Laut Tador, hingga Air Putih.
PKH dan Harga Pupuk Subsidi Jadi Perhatian
Salah satu poin yang secara khusus tercantum dalam laporan Dapil VII Kecamatan Air Putih adalah persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Anggota DPRD Dapil VII meminta Bupati Batu Bara melakukan pendataan ulang penerima PKH agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Selain itu, persoalan harga pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian. DPRD meminta agar penyaluran dan harga pupuk subsidi dapat berjalan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) atau pada tingkat harga yang terjangkau oleh petani.
Dua persoalan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, mengingat bantuan sosial dan ketersediaan pupuk bersubsidi berkaitan langsung dengan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi Dijadikan Bahan Pembahasan Anggaran
Dalam kesimpulan laporan reses dari masing-masing dapil, anggota DPRD menyatakan akan meneruskan berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar dapat ditindaklanjuti melalui langkah dan kebijakan yang diperlukan.
Aspirasi yang dihimpun selama kegiatan reses juga direncanakan menjadi bahan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.
Namun, realisasi aspirasi tersebut nantinya membutuhkan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah, baik melalui perencanaan program, penganggaran, maupun pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
Hasil reses ini diharapkan tidak berhenti sebatas laporan administratif dalam rapat paripurna, melainkan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara. (Tim/Kasat)
- Penulis: Redaksi Kasat News

Saat ini belum ada komentar