DIDUGA PEKERJAAN SELESAI SEBELUM KONTRAK DITAYANGKAN, PROYEK REHABILITASI RUANG ADMINISTRASI RSUD BATU BARA DISOROT

Kasatnews.id | Batu Bara — Pengadaan paket Rehabilitasi Ruang Administrasi RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026 senilai Rp300 juta menuai sorotan. Pasalnya, muncul dugaan pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan pada Agustus 2026, sementara pengumuman paket dalam sistem SiRUP INAPROC baru tercatat pada 15 September 2026.

Berdasarkan penelusuran Kasatnews.id terhadap data SiRUP dengan kode RUP 67833103, paket tersebut menggunakan anggaran APBD 2026, berjenis pekerjaan konstruksi dengan metode Pengadaan Langsung (PL). Dalam sistem, jadwal pemilihan penyedia tercatat September 2026, sedangkan jadwal pelaksanaan kontrak September hingga Desember 2026.

Perbedaan kronologi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas proses pengadaan. Jika benar pekerjaan telah rampung pada Agustus, atas dasar dokumen apa pekerjaan dilaksanakan sebelum pengumuman paket dan bagaimana status kontrak dengan penyedianya?

Persoalan ini bukan sekadar administrasi. Pengadaan Langsung untuk pekerjaan konstruksi senilai Rp300 juta memang diperbolehkan berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Namun, metode PL bukan berarti pejabat pengadaan bebas mengabaikan tahapan pemilihan penyedia, kontrak, serta ketentuan dimulainya pekerjaan.

Apabila terbukti pekerjaan dilaksanakan sebelum SPK dan dasar pelaksanaan pekerjaan diterbitkan, kondisi tersebut patut diperiksa sebagai dugaan pelanggaran serius terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Informasi yang diperoleh juga menyebutkan pekerjaan diduga dilaksanakan oleh seseorang berinisial “YD”  dari Medan. Identitas badan usaha penyedia, kapasitas Yadi dalam pekerjaan tersebut, serta pihak yang bertanggung jawab secara kontraktual masih perlu diklarifikasi.

Kasatnews.id menegaskan, persoalan ini bukan menyangkut asal daerah penyedia, melainkan transparansi proses pemilihan, legalitas kontrak, dan siapa pihak yang sesungguhnya melaksanakan serta mengendalikan pekerjaan yang dibiayai APBD.

Upaya konfirmasi kepada Plt. Direktur Utama RSUD H. OK Arya Zulkarnain dr. H. Yufly Yanza, M.K.M yang juga disebut – sebut juga  sebagai PPK telah dilakukan melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban meskipun pesan telah terkirim dengan tanda centang dua.

Tidak berhenti di situ, saat disambangi langsung ke kantornya pada Rabu (11/11/2026), Plt. Dirut dr. H. Yufly Yanza, M.K.M disebut tidak dapat ditemui meskipun berada di ruangan kantor nya. Melalui staf, disampaikan bahwa yang bersangkutan sedang sibuk mengikuti Zoom Meeting.

Sikap tersebut dinilai secara terang-terangan menolak untuk memberikan klarifikasi. Namun, pertanyaan mengenai kronologi pekerjaan dan pertanggungjawaban anggaran publik tetap membutuhkan jawaban resmi dari Plt Dirut RSUD.

Publik Pertanyakan Sumber Dana Anggaran Penambahan Gedung Selasar Adminstrasi RSUD?

Bagaimana mungkin pekerjaan diduga telah selesai pada Agustus 2026, sementara pengumuman paket baru muncul pada 15 September 2026 dan jadwal kontraknya tercatat September–Desember 2026?

Apakah SPK dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) telah diterbitkan sebelum pekerjaan dilaksanakan? Siapa PPK, Pejabat Pengadaan, dan penyedia yang bertanggung jawab? Apakah pembayaran telah dilakukan, dan atas dasar berita acara pemeriksaan serta serah terima yang mana?

Jika ternyata dokumen kontrak baru diterbitkan setelah pekerjaan fisik selesai, siapa yang memerintahkan pekerjaan tersebut dan bagaimana asal usul anggaran  serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara?

Atas dugaan ketidaksesuaian kronologi ini, Inspektorat Kabupaten Batu Bara diminta melakukan pemeriksaan khusus dengan menelusuri dokumen RUP, proses pemilihan penyedia, SPK, SPMK, dokumentasi progres fisik, berita acara serah terima hingga bukti pembayaran.

Aparat Penegak Hukum (APH) juga diminta tidak menutup mata apabila ditemukan bukti permulaan adanya perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Anggaran Rp300 juta bukan uang pribadi pejabat. Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan melalui prosedur yang sah atau justru administrasi pengadaan diduga menyusul setelah pekerjaan selesai.

Kasatnews.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Plt. Dirut RSUD H. OK Arya Zulkarnain maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara transparan. (Tim/Kasat)