Belanja Pegawai 37,22 Persen, Infrastruktur Hanya 22,68 Persen, APBD Batu Bara 2027 Disorot: Rp12,5 Miliar Kembali Dialokasikan Untuk BUMD
- account_circle Redaksi Kasat News
- calendar_month 8 jam yang lalu
- visibility 25
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kasatnews.Id | Batu Bara – Komposisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 menyisakan sejumlah pertanyaan serius terkait prioritas belanja, kemampuan fiskal daerah, dan efektivitas penggunaan uang rakyat.
Dalam jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada rapat paripurna, Rabu (18/11/2026), terungkap bahwa alokasi belanja pegawai mencapai 37,22 persen dari total belanja daerah. Sementara porsi belanja infrastruktur pelayanan publik hanya sebesar 22,68 persen.
Angka tersebut memperlihatkan ketimpangan komposisi anggaran yang patut mendapat perhatian serius. Sebab, di tengah kebutuhan pembangunan jalan, drainase, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar masyarakat, porsi belanja infrastruktur masih jauh di bawah angka 40 persen.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Sekretaris Daerah Rusian Heri, yang mewakili Bupati dalam penyampaian jawaban tersebut, menyatakan bahwa kondisi itu masih dimungkinkan karena adanya relaksasi kebijakan pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2027.
Namun, penjelasan mengenai relaksasi tersebut belum menjawab secara terperinci bagaimana strategi pemerintah daerah mengendalikan belanja pegawai dan meningkatkan alokasi pembangunan infrastruktur pada tahun mendatang.
Belanja Pegawai Membengkak, Infrastruktur Menjadi Pertanyaan
Persoalan komposisi belanja tersebut menjadi salah satu sorotan Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) dan Fraksi PKS.
Dalam jawabannya, pemerintah mengakui belum dapat memenuhi ketentuan belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana target yang dipersoalkan fraksi-fraksi, dengan alasan kemampuan APBD masih terbatas.
Pemerintah juga menyebut pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebagai salah satu faktor yang memengaruhi struktur belanja daerah.
Meski demikian, publik berhak mengetahui lebih jauh berapa nilai nominal belanja pegawai, berapa anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk infrastruktur pelayanan publik, serta bagaimana komposisi belanja operasi dan belanja modal dalam R-APBD 2027.
Persentase saja belum cukup. Transparansi harus disertai rincian nominal, program, lokasi kegiatan, target keluaran, dan penerima manfaat.
SiLPA Rp30 Miliar, Penyertaan Modal BUMD Rp12,5 Miliar
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah rencana pembiayaan daerah melalui proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp30 miliar.
Dari jumlah tersebut, pemerintah merencanakan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada tiga badan usaha milik daerah (BUMD), yakni:
PT Pembangunan Batra Berjaya (Perseroda) sebesar Rp10 miliar.
Perumda Tirta Tanjung sebesar Rp1,5 miliar.
PT Bank Sumut (Perseroda) sebesar Rp1 miliar.
Dengan demikian, total rencana penyertaan modal mencapai Rp12,5 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menganggarkan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp12.912.284.472.
Artinya, dari proyeksi penerimaan pembiayaan Rp30 miliar, sekitar Rp25,41 miliar telah direncanakan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok utang.
Komposisi ini perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai dasar penetapan nilai investasi, kelayakan bisnis, proyeksi keuntungan, risiko kerugian, serta manfaat ekonomi yang akan diterima daerah.
Khusus penyertaan modal Rp10 miliar kepada PT Batra Berjaya, pemerintah menyatakan sedang bekerja sama dengan kalangan akademisi untuk melakukan analisis investasi terhadap rencana bisnis perusahaan tersebut.
Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan penting: apakah kajian kelayakan investasi telah selesai sebelum anggaran penyertaan modal dimasukkan dalam rancangan APBD, atau justru masih dalam proses penyusunan?
Sebab, penyertaan modal yang bersumber dari keuangan daerah harus didukung perencanaan bisnis yang terukur, analisis risiko, dasar hukum, serta target kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Jangan sampai penyertaan modal hanya menjadi pengeluaran rutin pemerintah tanpa kejelasan hasil usaha dan manfaat bagi masyarakat.
Bapenda Diminta Membuktikan Optimalisasi PAD
Dalam pembahasan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah menyampaikan komitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pembayaran, pengawasan wajib pajak, rekonsiliasi pembayaran dengan mutasi rekening koran, serta penerapan mekanisme split payment.
Pemerintah juga menyebut program pemutihan PBB-P2 dengan ketentuan pelunasan lima tahun terakhir, sehingga masyarakat tidak perlu membayar tunggakan yang telah kedaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, upaya digitalisasi dan pengawasan tersebut perlu dibuktikan dengan capaian konkret, bukan sebatas pernyataan kebijakan.
Berapa potensi PAD yang berhasil diselamatkan dari kebocoran? Berapa jumlah wajib pajak yang telah terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik? Berapa selisih antara potensi pajak, ketetapan pajak, dan realisasi penerimaan?
Pertanyaan tersebut penting mengingat pemerintah sendiri mengakui perlunya evaluasi sistem pembayaran dan rekonsiliasi data penerimaan pajak dengan mutasi rekening koran.
SiLPA Tinggi Menjadi Catatan Evaluasi
Hal menarik lainnya muncul dalam jawaban pemerintah terhadap pandangan Fraksi PDIP. Pemerintah menyatakan akan melakukan perbaikan RAPBD 2027 untuk menghindari SiLPA yang dinilai terlalu tinggi pada akhir tahun anggaran.
Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian DPRD. Sebab, SiLPA yang tinggi perlu ditelusuri penyebabnya, apakah bersumber dari efisiensi belanja, kegiatan yang tidak terlaksana, keterlambatan proses pengadaan, rendahnya penyerapan anggaran, atau faktor lain.
Pemerintah perlu membuka evaluasi realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya agar penyusunan APBD 2027 tidak kembali menghadapi persoalan yang sama.
Di sisi lain, Fraksi PKS juga menyoroti belum dibayarkannya gaji atau honorarium PPPK paruh waktu. Pemerintah menjawab bahwa SK perpanjangan telah ditandatangani Bupati dan tinggal menunggu proses administrasi selanjutnya.
Jawaban tersebut menunjukkan masih adanya persoalan administrasi yang harus segera dituntaskan agar hak tenaga PPPK paruh waktu tidak terus tertunda.
DPRD Jangan Hanya Menerima Jawaban Normatif
Rangkaian jawaban pemerintah dalam rapat paripurna tersebut memperlihatkan beberapa persoalan yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut, terutama menyangkut prioritas belanja, penyertaan modal BUMD, efektivitas pengelolaan PAD, dan pengendalian SiLPA.
DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran dan pengawasan perlu memastikan setiap rupiah yang direncanakan dalam APBD memiliki dasar perhitungan, indikator keberhasilan, serta manfaat yang dapat diukur.
Jangan sampai pembahasan APBD hanya berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif dan jawaban normatif pemerintah, sementara persoalan mendasar mengenai kualitas belanja dan manfaat pembangunan belum terjawab.
Masyarakat Batu Bara membutuhkan APBD yang tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan.
Kasatnews.id akan terus mencermati pembahasan R-APBD 2027, khususnya transparansi penyertaan modal BUMD, komposisi belanja pegawai dan infrastruktur, serta efektivitas pengelolaan PAD demi memastikan keuangan daerah dikelola secara terbuka dan akuntabel. (Tim/Kasat)
- Penulis: Redaksi Kasat News

Saat ini belum ada komentar