DPRD Batu Bara Gelar Dua Rapat Paripurna, Bahas Nota APBD 2027 dan Perubahan Perda Pajak Daerah
- account_circle Redaksi Kasat News
- calendar_month 9 jam yang lalu
- visibility 24
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kasatnews.id – Batu Bara– DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar dua agenda rapat paripurna, yakni penyampaian Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 serta penyampaian Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Hadir Ketua DPRD Safi’i, Wakil Ketua DPRD Rodial, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, yang mewakili Bupati, Plt Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing, anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam penyampaian sambutan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan serta kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia menyebutkan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 telah diselesaikan dan disepakati bersama pada September 2026. Kesepakatan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027.
Selain agenda pembahasan anggaran, pemerintah daerah juga menyampaikan nota Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perubahan regulasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kapasitas fiskal, serta mendorong kemandirian keuangan Kabupaten Batu Bara.
Dalam sambutan tersebut dijelaskan, perubahan Perda tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Kebijakan itu juga diharapkan mampu menciptakan sistem pemungutan pajak dan retribusi yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan kemampuan ekonomi masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, dan iklim investasi.
Melalui perubahan regulasi tersebut, pemerintah berharap ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat dapat dikurangi, sehingga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat semakin meningkat.
Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah
Perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Batu Bara. Namun, implementasinya perlu didukung tata kelola pemungutan yang transparan, pengawasan yang efektif, serta kebijakan yang tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan kebijakan anggaran dan regulasi daerah sebelum memasuki proses selanjutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. (Tim/Kasat)
- Penulis: Redaksi Kasat News

Saat ini belum ada komentar