Massa APBK ‘Geruduk’ Kantor Kejari Tapsel, Usut Tuntas Siapa Saja Terlibat Kasus Dana Hibah KONI

Kasatnews.id Medan- Sekitar 25 massa mengaku tergabung dalam Aliansi Pemuda Bela Keadilan (APBK) ‘menggeruduk’ melakukan aksi damai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan.(Tapsel), Senin (10/4/2023).

Dalam siaran persnya diterima, Selasa (11/4/2023) disebutkan, aksi, massa gabungan pemuda dari lintas organisasi ini bertujuan untuk meminta Kajari Tapsel, Boru Harahap, Putra Tapanuli Selatan untuk mengusut tuntas dugaan adanya banyak oknum yang terlibat dalam kasus korupsi dana hibah KONI Tapsel.
Galung, selaku koordinator aksi mengatakan, sejumlah kasus korupsi yang tengah ditangani Kejari Tapsel, diantaranya kasus korupsi dana hibah KONI Tapsel terkesan tidak serius dalam menanganinya, bahkan dugaan kuat ada oknum yang dikorbankan dan ada yang diselamatkan.

“Kami meminta Kejari Tapsel untuk percaya diri dalam menangani kasus KONI ini, jangan sampai ada yang dikorbankan, ataupun takut terhadap kekuatan politik di belakangan,” ujar galung.

Dalam aksi kali ini, APBK diterima oleh beberapa staff dari Kejari Tapsel. Dalam pantauan tidak terlihat kehadiran Ibu Kejari Tapsel. Diakhir aksi, peserta aksi membacakan beberapa poin tuntutan.

Diantaranya, meminta Kejaksaan Negeri – kejari Tapsel, dalam melakukan Penyelidikan dalam kasus KONI TAPSEL tidak Tebang Pilih dan pilih kasih.Kemudian, meminta Kejari TAPSEL agar menetapkan Ketua harian KONI Tapsel, Bendahara dan Sekretaris, serta pihak-pihak yang terlibat lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya meminta Kejari Tapsel juga menuntaskan penyidikan dana hibah yang diperuntukkan lembaga lainnya di Tapsel, dan bila diperlukan meminta Kejaksaan Tinggi SUMUT – Kejati Sumatra Utara ikut turun tangan.. Lalu meminta Kejari Tapsel tidak ragu dan tidak takut berhadapan dengan kekuatan politik dan kekuatan apapun yang ada di Tapsel dan Sumatra Utara dalam upaya penegakan hukum yang berlandaskan keadilan dan Supermasi Hukum.

Lebihlanjut mereka juga meminta Kejari Tapsel, tidak menjadi alat politik dari pihak manapun juga, sehingga tetap tegar dan kuat dalam menindak penyimpangan dan dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan tercinta. “Kami juga meminta Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, agar ikut memantau penegakan hukum di Tapanuli Selatan – Sumatra Utara,”katanya.

“Apabila tuntutan ini tidak direalisasikan dengan serius, maka kami akan datang kembali mengawal dengan membawa massa dengan lebih besar,”imbuhnya

Setelah membacakan pernyataan sikap, peserta aksi APBK membubarkan diri.
“Kami hadir dalam rangka cinta kepada daerah Tapanuli Selatan ini. Jangan sampai korupsi makin marak di lembaga di Tapanuli Selatan,” tutup Galung. (R)