Media Tak Lagi Jadi Kontrol Sosial, Rafli Tanjung Soroti “Pembungkaman Halus” Pers

Kasatnews.id, Medan- Peran media sebagai kontrol sosial dinilai semakin melemah. Sekretaris DPD Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara, Drs. Rafli Tanjung, menyoroti kondisi pers saat ini yang dianggap tidak lagi bebas dan cenderung berada di bawah tekanan, Minggu (3/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Rafli di Sekretariat DPD Pemuda Demokrat Indonesia Sumut, Jalan Kejaksaan No. 6, Medan Petisah, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia.

Menurutnya, pertumbuhan media elektronik yang pesat tidak diiringi dengan kualitas dan independensi. Ia menyebut kondisi media saat ini “menjamur seperti musim hujan”, namun kehilangan arah dan fungsi utamanya.

“Gerak dan langkah media seperti dibatasi, bahkan terkesan ‘dibonsai’. Akibatnya, pers tidak lagi berjalan sesuai cita-citanya sebagai pilar demokrasi,” ujar Rafli.

Ia juga mengkritik sistem sertifikasi wartawan yang dinilai tidak berjalan ideal. Menurutnya, ada kecenderungan bahwa wartawan yang tidak kompeten tetap diluluskan selama mengikuti arus.

“Wartawan dikekang dengan label sertifikasi. Yang tidak mampu menulis pun bisa lulus, asalkan penurut. Ini berbahaya bagi kualitas jurnalistik,” tegasnya.

Rafli yang juga alumni STIKP Medan angkatan 1993 itu menilai, kondisi tersebut membuat media perlahan berubah menjadi corong kekuasaan. Banyak pemberitaan, katanya, hanya mengandalkan rilis dari instansi pemerintah tanpa proses verifikasi dan kritik.

“Pada akhirnya media hanya menjadi penyampai informasi satu arah. Kritik dianggap perlawanan, padahal itu bagian dari kontrol sosial,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya dugaan ketergantungan media terhadap anggaran pemerintah. Menurutnya, media atau wartawan yang mengikuti arus akan lebih mudah mendapatkan akses publikasi dan dukungan anggaran.

“Yang patuh akan mendapat ruang, yang kritis justru tersingkir. Ini mencederai independensi pers,” ujarnya.

Di sisi lain, Rafli menilai media cetak semakin tertinggal karena keterbatasan biaya dan waktu produksi, sehingga kalah cepat dibanding media online.

Namun yang paling disorot adalah hilangnya fungsi kontrol sosial media. Ia menilai saat ini media cenderung hanya menyampaikan informasi tanpa kritik terhadap kebijakan publik, termasuk dalam pengawasan anggaran pembangunan.

“Peran media sudah tidak utuh. Secara formal bebas, tapi secara praktik berada dalam tekanan,” katanya.

Rafli berharap pers kembali pada fungsi utamanya sebagai pilar demokrasi yang independen, berani menyuarakan kritik, dan tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan. (MRH/R)