Calon Distributor Pupuk Subsidi Dairi Disorot, LIPPSU Minta Dugaan Penyaluran ke Aceh Diusut

Kasatnews.id, Medan – Calon Distributor Pupuk Subsidi di Dairi Klaim Didukung Pemda dan Senayan Disorot, LIPPSU Minta Jangan Ada Intervensi

Medan – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, meminta PT Pupuk Indonesia melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rekam jejak calon Pelaku Usaha Distribusi (PUD) pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi untuk tahun 2027.

Permintaan tersebut disampaikan Azhari, Kamis (12/11/2026), menyusul munculnya informasi mengenai dugaan penyaluran pupuk bersubsidi ke wilayah Aceh oleh salah seorang calon distributor ketika masih menjalankan usaha sebagai pemilik kios pupuk bersubsidi di Kabupaten Dairi.

Menurut Azhari, dugaan tersebut tidak boleh diabaikan karena menyangkut tata kelola distribusi pupuk bersubsidi yang menggunakan fasilitas dan alokasi pemerintah.”PT Pupuk Indonesia harus benar-benar teliti memeriksa rekam jejak setiap calon distributor. Jangan sampai calon PUD yang masih memiliki dugaan persoalan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ketika menjadi pemilik kios justru diberikan kewenangan distribusi yang lebih besar tanpa evaluasi menyeluruh,” tegas Azhari.

Ia mengatakan, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang penyalurannya telah diatur berdasarkan alokasi, wilayah distribusi, dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan calon distributor.

Azhari secara khusus meminta agar informasi mengenai dugaan penjualan atau penyaluran pupuk bersubsidi ke wilayah Aceh ketika calon PUD tersebut masih beroperasi sebagai pemilik kios di Dairi segera diverifikasi. “Kalau memang ada penyaluran pupuk bersubsidi ke luar wilayah kerja, harus diperiksa. Telusuri dokumen penyalurannya, alokasi pupuk, serta pihak-pihak yang terlibat. Apabila ditemukan pelanggaran, tentu harus ada evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Selain persoalan dugaan penyaluran ke luar wilayah, Azhari juga menyoroti informasi mengenai calon distributor tersebut yang disebut-sebut telah mengklaim memperoleh dukungan dari pemerintah daerah hingga oknum anggota DPR RI di Senayan. Bahkan, beredar informasi bahwa calon PUD dimaksud telah mengetahui wilayah kerja distribusi yang akan diperolehnya untuk tahun 2027, meskipun proses penetapan dan evaluasi distributor harus mengikuti mekanisme serta persyaratan yang berlaku.

Menurut Azhari, informasi tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi adanya intervensi atau perlakuan khusus dalam proses penunjukan distributor pupuk bersubsidi. “Jangan sampai muncul kesan bahwa penetapan distributor ditentukan oleh kedekatan atau dukungan pihak tertentu. Semua calon harus diperlakukan sama dan dinilai berdasarkan kemampuan perusahaan, persyaratan administrasi, kapasitas operasional, serta rekam jejak kepatuhannya,” katanya.

Ia menegaskan, proses penunjukan PUD harus berlangsung transparan dan profesional. PT Pupuk Indonesia juga diminta membuka ruang pengawasan terhadap proses evaluasi agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat maupun pelaku usaha distribusi lainnya. Azhari mengingatkan, kesalahan dalam menentukan distributor dapat berdampak langsung terhadap kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Karena itu, kepentingan petani harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis maupun kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai petani yang menjadi korban akibat lemahnya pengawasan distribusi. Pupuk bersubsidi merupakan hak petani yang memenuhi persyaratan, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.

LIPPSU, lanjut Azhari, meminta PT Pupuk Indonesia tidak terburu-buru menetapkan calon PUD baru di Kabupaten Dairi sebelum seluruh informasi dan dugaan yang berkembang diperiksa secara objektif.

Ia juga meminta agar calon distributor yang bersangkutan diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi sehingga persoalan tersebut dapat diketahui secara utuh dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
“Prinsipnya, kami mendorong transparansi dan penegakan aturan. Jika tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, jangan sampai diabaikan hanya karena adanya dukungan atau kedekatan dengan pihak tertentu,” pungkas Azhari.

Hingga berita ini diturunkan, dugaan penyaluran pupuk bersubsidi ke Aceh serta informasi mengenai dukungan sejumlah pihak terhadap calon PUD tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Konfirmasi dari calon distributor yang bersangkutan dan PT Pupuk Indonesia tetap diperlukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (R)