DPW LIRA Sumut Apresiasi Kinerja Ditreskrimum Poldasu Tetapkan Anggota Dewan
DPW LIRA Sumut Apresiasi Kinerja Ditreskrimum Poldasu Tetapkan Anggota Dewan Dodi Tahir
Kasatnews.id, Medan-Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (DPW LIRA) Sumut mengapresiasi kinerja Ditreskrimum Poldasu yang telah menetapkan oknum anggota DPRD Sumut, Dodi Tahir dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang berkaitan dengan lahan di Perumahan Subsidi Pondok Alam yang berada di Jalan Tangkahan Batu Sigara gara, Desa Marindal Satu, Kabupaten Deliserdang.
“Salut, kita sangat mengapresiasi kinerja profesional Ditreskrimum Poldasu yang telah menetapkan oknum anggota DPRD Sumut, Dodi Taher sebagai tersangka. Ini sekaligus menjadi contoh buat para wakil rakyat, bahwa tidak ada yang kebal di mata hukum. Semua sama di mata hukum (equality before the law). Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang dengan program perumahan subsidi yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo karena ulah oknum anggota DPRD yang menyalahgunakan kekuasaanya,”tegas Gubernur LIRA Sumut, H Rizaldi Mavi didampingi Ketua Satgas LIRA Sumut, Erwandi, Kamis (27/8/2026).
Sebelumnya kata, Mavi, Dodi Taher juga pernah terlibat kasus dugaan ijazah palsu seperti yang diadukan DPW LIRA Sumut beberapa waktu lalu dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas). Namun, pihak Poldasu mengarahkan Dumas tersebut ke Polrestabes Medan.
“Tapi Dumas diarahkan ke Polrestabes, pengaduan tersebut mandek,”jelas Mavi.
Ketua Satgas LIRA Sumut, Erwandi menambahkan, sebagai salah satu partai Politik terbesar di tanah air, Golkar harusnya tidak memberi ruang oknum-oknumnya yang merusak citra Partai. Untuk itu, kami minta agar Golkar Sumut segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tersangka, Dodi Tahir.
“Kami juga berharap proses hukum ini terus berjalan secara transparan, adil, dan tanpa intervensi, sehingga hak-hak atas tanah warga terlindungi sepenuhnya dan rasa keadilan di tengah masyarakat benar-benar dapat ditegakkan,”tukasnya.
Informasi dihimpun, Dodi Tahir dijadwalkan pemeriksaan di Ditreskrimum Poldasu pada hari ini, Rabu (27/8/2026). Namun, yang bersangkutan tidak nampak memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Poldasu.
Sebelumnya diberitakan, warga Perumahan Subsidi Pondok Alam menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) atas langkah tegas dan profesional dalam mengusut tuntas kasus sengketa tanah yang merugikan masyarakat kecil.
Warga menilai, tindakan merampok tanah rakyat dengan mengandalkan atribut jabatan dan kedudukan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang tidak bisa ditoleransi. (MRH/R)
