2 LP di Polrestabes Medan Hampir Setahun  Belum Berkembang, Wartawan Minta Polisi Tangkap Pelaku 

Kasatnews.id, Medan- Penanganan dua laporan polisi yang diajukan seorang wartawan asal Kota Medan, Dedi Irawandi Lubis, ST, hingga kini menuai tanda tanya.

Meski kedua laporan tersebut telah diterima oleh kepolisian pada Oktober 2025, sampai saat ini atau hampir satu tahun berjalan, perkara tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dan belum ada penetapan tersangka.

Korban yang juga berprofesi sebagai wartawan itu melaporkan dugaan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan. Namun hingga kini, kedua laporan tersebut disebut masih mengendap tanpa kejelasan penyelesaian.

Kuasa hukum korban, Riki Irawan, SH., MH, menilai lambannya penanganan perkara tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kliennya.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan. Namun sudah hampir satu tahun sejak laporan dibuat, hingga saat ini belum ada kejelasan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Klien kami hanya menginginkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap profesinya sebagai wartawan,” ujar Riki Irawan.

Laporan Pertama di Polda Sumut

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/16687/X/2025/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 13 Oktober 2025, Dedi Irawandi Lubis melaporkan dugaan tindak pidana ITE terkait unggahan video di media sosial TikTok.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa korban merasa keberatan atas unggahan video yang diunggah oleh akun TikTok bernama @n.fenomena861 yang diketahui dimiliki oleh Aida Fenomena.

Menurut uraian dalam laporan, akun tersebut mengunggah video yang dinilai menyerang kehormatan dan nama baik pelapor. Salah satu narasi yang dipersoalkan dalam unggahan tersebut berbunyi bahwa seorang pria berbaju biru disebut sebagai wartawan bayaran dan bukan menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana mestinya.

Korban merasa reputasi dan kehormatannya sebagai wartawan telah diserang sehingga memilih menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke SPKT Polda Sumatera Utara.

Laporan Kedua di Polrestabes Medan

Tidak berselang lama, Dedi kembali membuat laporan di Polrestabes Medan yang tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/3575/X/2025/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 17 Oktober 2025.

Dalam laporan tersebut, korban melaporkan sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi yang dianggap mencemarkan nama baik serta memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Beberapa akun yang disebut dalam laporan tersebut antara lain:

* Akun TikTok @trinov0377 atas nama Trinov Fernando Sianturi;

* Akun TikTok @soposimataniarisianturi3419;* Akun YouTube Sopo Simataniari Sianturi.

Dalam uraian laporan disebutkan bahwa korban merasa dirugikan oleh sejumlah unggahan yang menuduh dirinya melakukan berbagai tindakan yang menurut pelapor tidak benar. Korban menilai konten-konten tersebut telah mencemarkan nama baik, menyerang kehormatan pribadi, serta berpotensi menimbulkan kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat.

Atas dasar itu, korban meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Janji Membantu Penyelesaian Kasus

Menurut kuasa hukum korban, pihaknya telah beberapa kali berupaya mempertanyakan perkembangan penanganan perkara tersebut kepada penyidik.

Riki Irawan mengungkapkan bahwa sebelumnya Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H juga pernah menyampaikan komitmen untuk membantu penyelesaian perkara yang dilaporkan oleh kliennya.

“Pada prinsipnya kami mengapresiasi komitmen Kapolrestabes Medan yang pernah menyampaikan akan membantu penyelesaian kasus ini. Namun faktanya hingga saat ini, setelah hampir satu tahun berlalu, belum ada penetapan tersangka dalam perkara yang dilaporkan klien kami,” kata Riki.

Menurutnya, lambannya penanganan perkara berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap upaya penegakan hukum, khususnya terhadap perlindungan profesi wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Harapan Korban

Dedi Irawandi Lubis berharap kepolisian, baik Polda Sumatera Utara maupun Polrestabes Medan, dapat memberikan kepastian hukum atas dua laporan yang telah dibuatnya.

Ia meminta agar proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara tersebut secara terbuka.

“Kami hanya meminta kepastian hukum. Jika memang unsur pidananya terpenuhi, tentu proses harus dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai laporan masyarakat berlarut-larut tanpa kejelasan,” tutup Riki Irawan, SH., MH. (MRH/R)