Diduga Bungkam Kritik, Istri Wartawan Terancam Dimutasi, Isu Kriminalisasi OTT, Lapor Polda dan Kejari Dalam Dugaan Penggelapan Pajak Parkir hingga Iklan Media Tidak Dibayar

Kasatnews.id , BATU BARA – Dugaan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) untuk membungkam kritik terhadap pemerintah kembali mencuat di Kabupaten Batu Bara. Seorang wartawan media online Kasatnews.id yang selama ini aktif mengungkap dugaan penyimpangan anggaran, tata kelola keuangan daerah, dan kebijakan publik yang dinilai bermasalah diduga mendapat tekanan yang kini turut menyasar keluarganya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, istri wartawan media online ini yang berstatus ASN guru diduga masuk dalam daftar mutasi ke lokasi yang lebih jauh dari tempat tinggalnya. Mutasi itu disebut-sebut bukan didasarkan pada kebutuhan organisasi atau pemerataan tenaga pendidik, melainkan berkaitan dengan aktivitas jurnalistik suaminya yang kerap menerbitkan berita kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, wartawan media online ini juga mengaku sebelumnya menerima informasi adanya upaya kriminalisasi terhadap dirinya melalui berbagai skenario, mulai dari isu Operasi Tangkap Tangan (OTT), laporan dugaan pemerasan, hingga tuduhan penggelapan pajak parkir. Namun hingga kini tidak pernah ditunjukkan bukti maupun dasar hukum yang dapat mendukung tuduhan tersebut.

Dugaan intimidasi ini dinilai bukan kasus yang berdiri sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga ditengarai mulai menutup akses informasi, mengabaikan permintaan konfirmasi, serta membatasi komunikasi dengan media yang aktif memberitakan dugaan penyimpangan anggaran dan hasil investigasi lapangan.

Lebih jauh, sejumlah kerja sama publikasi antara media dan OPD disebut mengalami penghentian secara sepihak setelah terbitnya pemberitaan investigatif. Bahkan terdapat informasi bahwa sejumlah tagihan jasa publikasi dan iklan yang telah dilaksanakan sesuai kesepakatan hingga kini belum dibayarkan, meskipun kewajiban media telah dipenuhi sepenuhnya.

Jika rangkaian peristiwa tersebut terbukti benar, maka muncul pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi, keterbukaan informasi publik, kemerdekaan pers, dan profesionalisme birokrasi.

Penggunaan jabatan untuk menekan kritik, membatasi akses informasi, maupun mengintervensi karier keluarga wartawan berpotensi bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Wartawan yang bersangkutan meminta Inspektorat, BKPSDM, Ombudsman, organisasi profesi guru, organisasi pers, serta aparat penegak hukum untuk mengawasi dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan yang mengarah pada intimidasi, kriminalisasi, dan pembungkaman fungsi kontrol sosial media.

“Pers bukan musuh pemerintah. Kritik adalah bagian dari kontrol publik untuk memastikan anggaran dan kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Jangan sampai kekuasaan digunakan untuk membalas kritik atau menekan keluarga wartawan,” tegasnya menjelaskan dalam tulisan berita ini, Jumat (5/6/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut belum memberikan keterangan resmi adanya dugaan kriminalisasi dan intimidasi terhadap media ini. Media ini membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tim/Kasat)