BKAD Batu Bara Dikritik Rencana Bimtek 3 Hari di Berastagi, Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Efisiensi Anggaran
Kasatnews.id | Batu Bara – Rencana kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang akan digelar oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara untuk seluruh bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tiga hari di Berastagi menuai sorotan. Kegiatan yang semula diinformasikan berlangsung mulai Kamis (9/7/2026) itu dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah yang terus didorong oleh pemerintah pusat.
Sejumlah kalangan menilai, di tengah tuntutan penghematan anggaran dan optimalisasi pelayanan publik, penyelenggaraan Bimtek di luar daerah berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi, manfaat, serta kesesuaian dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berorientasi pada hasil.
Kritik tersebut mengacu pada prinsip bahwa setiap belanja pemerintah semestinya memiliki output yang terukur, memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik, serta menghindari pemborosan anggaran. Jika materi yang disampaikan dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih sederhana atau daring, maka penggunaan anggaran untuk kegiatan di luar daerah dinilai perlu dipertimbangkan secara matang.
Di sisi lain, Kepala BKAD Batu Bara disebut belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan wartawan terkait dasar pelaksanaan kegiatan, besaran anggaran, sumber pembiayaan, indikator keberhasilan, serta urgensi pemilihan lokasi Bimtek. Tidak adanya penjelasan resmi justru memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber, kegiatan Bimtek tersebut dikabarkan akhirnya dibatalkan atau ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari BKAD mengenai alasan pembatalan maupun status pelaksanaannya.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, polemik tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar setiap program dan kegiatan benar-benar selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi prioritas nasional.
Sementara itu, muncul pula kritik dari sebagian masyarakat yang mempertanyakan fungsi pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah terhadap perangkat daerah, termasuk BKAD.
Dalam hal ini, Bupati Batu Bara diminta mengevaluasi kinerja BKAD Batu Bara atas kepatuhan peraturan perundang-undangan serta program tepat sasaran dan memiliki output nyata bagi masyarakat Batu Bara.
Media ini masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala BKAD maupun Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan tersebut, dasar pelaksanaannya, status pembatalan, serta langkah evaluasi yang akan dilakukan.
Prinsip keterbukaan informasi publik diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah. (Tim/Kasat)
