Breaking News
Trending Tags
Beranda » Kriminal » Ombudsman Sumut Minta DLHK Beri Sanksi Terhadap PT Universal Gloves Patumbak

Ombudsman Sumut Minta DLHK Beri Sanksi Terhadap PT Universal Gloves Patumbak

  • account_circle Redaksi Kasat News
  • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kasatnews.id, Medan— Menyikapi pemberitaan yang mengutip pernyataan Kepala Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara, Zaenuddin Harahap, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Herdensi Adnin, memberikan respons tegas.

Herdensi menegaskan, Ombudsman RI telah menyelesaikan pemeriksaan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DLHK Sumatera Utara. Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan dua persoalan substantif yang dinilai sebagai bentuk maladministrasi dalam penanganan dugaan pencemaran lingkungan oleh PT Universal Gloves.

“Kami kan sudah membuat kesimpulan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah kami serahkan kepada DLHK. Secara substantif, ada dua temuan kami. Yang pertama, pihak DLHK tidak melakukan uji laboratorium terhadap sampel buangan limbah yang dikeluarkan oleh PT Universal Gloves, padahal mereka sebenarnya memiliki perangkat dan kewenangan untuk melakukan itu. Namun, hal tersebut tidak dilakukan. Itu adalah salah satu bentuk maladministrasi, yakni abai terhadap kewajiban,” ujar Herdensi, Sabtu (15/8/2026)

Menurutnya, temuan kedua berkaitan dengan tidak kunjung dijatuhkannya sanksi terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab. Herdensi mengatakan, kesimpulan pemeriksaan sebenarnya telah ada sejak Desember 2025 atau Januari 2026.

“Kedua, mereka ini tidak kunjung memberikan sanksi, padahal kesimpulannya sudah ada sejak Desember 2025 atau Januari 2026. Informasi awal yang kami terima, sanksi belum bisa diberikan karena masih menunggu SK Gubernur terkait pelimpahan kewenangan kepada DLHK,” katanya.

Namun, lanjut Herdensi, setelah pelimpahan kewenangan tersebut diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara, DLHK disebut tetap belum menjatuhkan sanksi. Alasannya, perkara tersebut telah dilimpahkan kepada Balai Lingkungan Hidup.

“Kami sudah konfirmasi kepada balai dan mereka mengatakan tidak pernah menerima pelimpahan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada mereka. Kalaupun mereka melakukan pemeriksaan terhadap PT Universal Gloves, itu atas perintah DPR RI,” ujarnya.

Herdensi menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kewenangan yang semestinya dapat dijalankan oleh DLHK, tetapi tidak dilaksanakan.

“Artinya, sebenarnya ada juga kewenangan yang tidak mereka kerjakan untuk memberikan sanksi. Padahal, temuannya sudah ada berdasarkan verifikasi dokumen yang mereka lakukan. Kami memandang DLHK ini main-main dengan kewenangan yang mereka miliki. Makanya kemudian kami menyatakan mereka melakukan maladministrasi,” tegasnya.

Ombudsman, kata Herdensi, telah memberikan waktu selama 30 hari kepada DLHK Sumatera Utara untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan maladministrasi sebagaimana tertuang dalam LHP.

Bantah Pernyataan Ombudsman Pernah Datang ke PT Universal Gloves

Herdensi juga menyoroti pernyataan pihak DLHK yang disebut menyatakan bahwa Ombudsman RI pernah mendatangi PT Universal Gloves. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak benar.

“Mereka dalam berita melakukan pembohongan publik dengan menyatakan bahwa Ombudsman RI sudah pernah datang ke PT Universal Gloves. Itu adalah bentuk pembohongan publik. Tidak pernah Ombudsman, baik Perwakilan maupun Ombudsman RI, mendatangi PT Universal Gloves. Itu adalah statemen mengada-ada yang dibuat DLHK,” kata Herdensi.

Ia menjelaskan, kewenangan Ombudsman adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh badan-badan publik, termasuk pemerintah, BUMN, BUMD, maupun badan hukum milik pemerintah yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

“Jadi, yang akan kami konfirmasi dalam kasus ini adalah badan-badan publiknya, bukan PT Universal Gloves. Nah, ini kan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh DLHK Sumatera Utara,” ujarnya.

Herdensi menegaskan, Ombudsman berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Sebenarnya kami berharap mereka arif dan bijak dalam menata persoalan ini. Bahwa kepentingan publik itu jauh lebih penting dibandingkan dengan eksistensi kelembagaan mereka,” tutup Herdensi. (MRH/R)

  • Penulis: Redaksi Kasat News

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bhabinkamtibmas Mobilisasi Warga Selama Bulan Ramadhan

    Bhabinkamtibmas Mobilisasi Warga Selama Bulan Ramadhan

    • calendar_month Senin, 11 Apr 2022
    • account_circle kasatnews
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Kasatnews.id , Batu Bara – Sebagai seorang Bhabinkamtibmas yang baik seharusnya dapat menyikapi dan mempunyai kepekaan yang tinggi akan kendala, keluhan, kesulitan dan menemukan solusi pemecahan permasalahan. Nah permasalahan besar yang dihadapi saat sekarang ini yaitu Vaksinasi dan Mobilisasi. Melalui rutinitas para Bhabinkamtibmas yang tak bosan-bosan menghimbau jika bertemu dengan siapapun yang pasti jadi pertanyaannya […]

  • Prajurit TMMD Pastikan Kualitas Air Bersih Aman untuk Siswa

    Prajurit TMMD Pastikan Kualitas Air Bersih Aman untuk Siswa

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • account_circle kasatnews
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Setelah sistem pompa berfungsi, Satgas TMMD Kodim 0201/Medan memeriksa kualitas air hasil sumur bor di SDN 067777. Hasil uji menunjukkan air jernih dan layak digunakan oleh siswa dan guru. kasatnews.id – Medan: Setelah proses pengeboran dan pemasangan pompa selesai, Satgas TMMD ke-126 Kodim 0201/Medan melakukan uji kualitas air dari sumur bor di SDN 067777 Jalan […]

  • Aset Rp339 Juta Tercatat, Dokumen Kunci Dipertanyakan: Proyek Persiapan Lahan Sekolah Rakyat Batu Bara Disorot

    Aset Rp339 Juta Tercatat, Dokumen Kunci Dipertanyakan: Proyek Persiapan Lahan Sekolah Rakyat Batu Bara Disorot

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle kasatnews
    • visibility 9
    • 0Komentar

    Kasatnews.id | Batu Bara – Paket pekerjaan Persiapan Lahan Sekolah Rakyat Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara mulai menjadi sorotan. Paket jasa konsultansi dengan Kode RUP 61422420 tersebut memiliki pagu anggaran Rp340 juta, sementara dalam pencatatan aset daerah tercatat senilai Rp339.377.350. Sorotan mengemuka setelah muncul pertanyaan mengenai […]

  • Pembangunan Kantor Bupati Batu Bara T.A 2023, Dinas PUTR Diduga Korupsi 10 Milyar

    Pembangunan Kantor Bupati Batu Bara T.A 2023, Dinas PUTR Diduga Korupsi 10 Milyar

    • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
    • account_circle kasatnews
    • visibility 7
    • 0Komentar

    Kasatnews.id | Batu Bara – Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tujukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) agar mengeluarkan notis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait pembayaran pekerjaan progres kerja 25% dari (55%) kegiatan pembangunan kantor Bupati Batu Bara pada tahun anggaran 2023 di duga sarat manipulasi administrasi yang berdampak pada tindakan melawan hukum. […]

  • Legislator PAN Sosialisasikan Perda, Edi Saputra :  Adminduk Diarahkan untuk Memenuhi Hak Asasi Warga 

    Legislator PAN Sosialisasikan Perda, Edi Saputra :  Adminduk Diarahkan untuk Memenuhi Hak Asasi Warga 

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle kasatnews
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Kasatnews.id, Medan – Anggota DPRD Kota Medan Edi Saputra, ST kembali mensosialisasikan Peraturan Daerah (Sosper) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Jalan Rawa Cangkuk Tiga (RCTI) Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sabtu (7/9/2024) sore. Edi Saputra menyatakan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang atau warga di […]

  • Kapolda Sumut Tegaskan Tiga Tersangka Judi Online Heaven Seven Masih Proses Hukum

    Kapolda Sumut Tegaskan Tiga Tersangka Judi Online Heaven Seven Masih Proses Hukum

    • calendar_month Jumat, 27 Des 2024
    • account_circle kasatnews
    • visibility 10
    • 0Komentar

    Kasatnews.id, Medan – Kapolda Sumut, Irjend Whisnu menanggapi hal terkait keberadaan tiga orang tersangka judi online di Tempat Hiburan Malam (THM) Heaven Seven, Jalan Abdullah Lubis, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang masih proses dan ditahan oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan, Polda Sumut. Diketahui, Polrestabes Medan melakukan penggerebekan pada Minggu (15/12/2024) di THM Heaven Seven […]

expand_less