KPK Petakan 5 Titik Rawan dan Celah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Kasatnews.id , Jakarta – Di tahun 2021, sebesar Rp1,214 Triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan barang dan jasa dilakukan agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Namun, hingga tahun 2022, KPK telah
menangani 285 kasus korupsi pengadaan
barang dan jasa. Korupsi pengadaan barang dan jasa menimbulkan kerugian negara yang besar.
Selain itu, masyarakat sebagai penerima manfaat juga dirugikan karena tidak maksimalnya pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan.
KPK kemudian melakukan berbagai kegiatan penindakan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK juga melakukan berbagai upaya pencegahan untuk menutup celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana siaran pers KPK di kutip dari laman instagram official.kpk, (25/10/2022).
Lima titik rawan pengadaan barang dan jasa menurut KPK diantara nya:
1. KPK telah memetakan akar masalah terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.
2.Memetakan titik-titik rawan pada regulasi, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran.
3 Menyusun saran rekomendasi untuk menutup titik rawan pada pada pelaksanaan, pengawasan,
4. dan penganggaran menyusun saran rekomendasi strategis terkait pencegahan korupsi pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah nasional.
5 Progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi oleh pemerintah daerah dapat dilihat melalui tautan jaga.id
(Tim/Kasat)
