Sikap Guna Mengambil Inisiatif Kebaikan Bangsa Dan Negara

Kasatnews.id , Jakarta – Presiden Jokowi saat ini menjabat pada periode keduanya, sejak 2014 yang lalu. Dimana beliau menjabat dan memenangkan dua kali pilpresnya, tentu bukan perkara mudah. Banyak pihak yang kecewa atas kemenangannya, bahkan tak sedikit yang mencibirnya. Sebutan si kerempeng seolah-olah menjadi celotehan atas sosoknya yang terlihat acap kali kurang istirahat. Banyak yang secara terbuka menyangsikan jika beliau dikatakan tidak memiliki pengalaman dalam penguasaan berbagai sektor sehingga akan menghancurkan republik ini. Ada juga yang menyebutnya sebagai antek PKI. Itulah sekelumit gambaran dari penampilannya yang bersahaja dan tampak sederhana dimata publik

Pihak yang kecewa itu tentu saja memandang pesimis dan terus menyuarakan kebenciannya hingga menjejali niat busuknya ke dunia maya, kelompok ini dilabeli dengan sebutan Kampret yang banyak dikenal hingga saat ini. Walau Jokowi sudah mengantongi pengalaman sebagai walikota solo dan Gubernur DKI Jakarta, namun hal itu justru menjadi isu untuk menjatuhkannya, yang dianggap sebagai sikap yang muntungan oleh karena tidak menghabiskan periode masa jabatannya selaku Gubernur DKI ketika itu. Apalagi dibutuhkan waktu yang sedikit panjang guna mengurai persoalan bangsa ini untuk mendapatkan pijakan dari sisi mana perbaikan itu harus dimulai, walau visi dan misi ketika kampanye sudah dipersiapkan.

Gerakan dari pihak yang mendanai aksi kebencian dan fitnah ini pun mendorong keberanian masyarakat untuk mengkritik, menghujat bahkan menghinanya. Para pihak itu terbagi menjadi beberapa golongan, sebut saja kelompok penguasa rezim lama dengan berbagai sekte dan kroninya, pihak broker atas PMA dan PMDN yang selama ini menikmati keuntungan dari transaksi negara terhadap negara lain guna mendapatkan komisi yang tiada hentinya, serta persoalan kapling kekuasaan yang sejak lama menjadi pundi-pundi pihak oposisi guna mendanai kampanye kemenangan yang pada akhirnya pupus, sebab perusahaan BUMN bukanlah sapi perah yang terus menerus bisa dihisap mereka.

Masyarakat pun masih ingat betapa sulitnya mengcounter isu “2019 ganti presiden”, yang disuarakan oleh pihak PKS ditengah merebaknya label PKI yang ditujukan kearah dirinya, para pecundang itu politik identitas itu terus meniupkan kebencian dan fitnahnya melalui mimbar-mimbar keagamaan sebagai gerakan politik hingga memanfaatkan para tokoh agama yang semula netral untuk terlibat dalam aksi politik yang tidak lagi menjaga jarak serta bergerak kearah berbagai isu dengan tanpa hentinya menyampaikan pernyataannya melalui pemberitaan diberbagai media sosial oleh karena UU tidak membatasi kebebasan berpendapat sebagai ekspresi suara rakyat sekalipun ungkapan itu bernada penghinaan dan pelecehan terhadap Presiden.

Akan tetapi, lambat laun angin kebenaran pun menerpa dirinya, pujian kepada beliau selaku sosok pekerja keras, jujur dan pintar pun sampai ke telinga rakyat, isu itu justru berawal dari pihak asing yang berkali-kali menawarkan kompensasi atas investasi perusahaan asing di Indonesia yang ingin memperpanjang kontrak kerja dengan cara bernegosiasi sekaligus bertransaksi agar Jokowi mau menuruti keinginannya. Sikap penolakan itu membuka mata dunia, bahwa pemimpin yang satu ini anti korupsi dan gratifikasi, sehingga sikapnya yang tegar dan kokoh itu terlihat tak bergeming sedikit pun, walau banyak tawaran yang menggiurkan jika sekedar untuk memperkaya dirinya sendiri.

Dari sinilah datangnya isu kejujuran dan ketegasan dirinya yang menolak kompensasi perpanjangan ijin kegiatan penambangan di Indonesia hingga penguasaan saham investasi asing itu justru berbalik jika Indonesia menjadi mayoritas pemilik saham atas berbagai perusahaan yang sejak lama bercokol tersebut. Beliau yang tidak ingin mempermalukan siapa pun, sekaligus terus mengajak semua pihak agar jujur atas pengabdian terhadap bangsa dan negara ini, malah berbalik menyerangnya yang seakan tidak tahu malu, hal itu memaksa segenap rakyat dan bangsa ini untuk ikut menggalang barisan sebagai benteng guna mengawal sekaligus mempertahankan kredibilitas dirinya sebagai presiden.

Jokowi pun dibela oleh segenap masyarakat dan bangsa Indonesia yang berkepentingan agar pemerintahan ini tetap stabil dan berpijak pada legitimasi yang kuat dari aturan UU dan konstitusi nasional. Melalu media sosial dan pembentukan ormas yang tidak terhitung lagi berapa jumlah pastinya, rakyat rela membela sosok yang kurus ini, bahkan pernah memunculkan wacana masa jabatan Presiden hingga 3 periode. Walau hal itu telah dibatasi Undang-undang, namun demi mengamankan masa depan dan kekhawatiran akan kepemimpinan nasional yang kembali rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau kelompok yang sering mementingkan kelompoknya sendiri serta maraknya korupsi saat ini tentu saja hal itu semestinya memungkinkan.

Melalui penutupan perayaan Musra Projo di istora Senayan kemaren, pada minggu tertanggal 14 mei 2023. Dimana beliau menyampaikan harapan sekaligus penegasan jika Indonesia memerlukan pemimpin guna keluar dari kedudukannya sebagai negara berkembang, khususnya untuk 13 tahun kedepan pasca dirinya tidak lagi menjabat pada jabatan itu. Merupakan keperdulian terhadap nasib rakyat sekaligus mengundang banyak kritik yang mengingatkan agar Jokowi tidak terlalu dalam untuk terlibat pada pemilihan capres 2024 yang akan datang. Apalagi masyarakat menyimak dari apa yang disampaikan oleh JK selaku mantan wapres yang sesungguhnya memahami bahwa, bagaimana pun yang dilakukan Jokowi saat ini, merupakan sikap yang mengutamakan arah kebaikan bagi bangsa dan negara. Walau upaya itu harus menepis terhadap sisi netralitasnya selaku Presiden.

Sebab, jangan demi tegaknya sikap netralitas, justru menjadi peluang bahwa kedudukan Presiden itu akan menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu guna merubah, merebut, mengalihkan serta mengikis kedaulatan bangsa ini kepada pihak lain sehingga pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat yang tidak lagi perduli terhadap nasib dan masa depan masyarakatnya. Oleh karena masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan partai politik yang sarat akan transaksi kekuasaan sehingga dorongan gerakan rakyat ini justru membentuk supremasi baru agar masyarakat menyuarakan harapannya sebagai penyeimbang kekuatan politik praktis walau sebatas rekomendasi atas kehendak rakyat terhadap berbagai partai, termasuk koalisi partai politik sebagai pihak yang legitimate dalam sarana konstitusinya.

Penulis : Andi Salim