Polemik Pemekaran Sumatera Timur Kian Memanas, Pernyataan Bobby Nasution Sentil Bupati Batu Bara Antara Realitas Atau Ilusi
Kasatnews.id | Batu Bara – Rencana pemekaran Provinsi Sumatera Timur kembali memantik polemik di tengah masyarakat Kabupaten Batu Bara. Pernyataan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang secara terbuka menyentil langkah Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menuai pro dan kontra, sekaligus membuka kembali perdebatan mendasar soal arah dan tujuan pemekaran yang dinilai masih “abu-abu”.
Dalam forum resmi Musrenbang RKPD Ta. 2027 di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para pimpinan kabupaten/kota se-Sumatera Utara (22/4), Bobby menyampaikan kekhawatiran yang tajam dan lugas. Ia menegaskan bahwa wacana pemekaran tidak boleh sekadar ambisi politik tanpa dasar kekuatan fiskal yang jelas.
“Takutnya nanti bukan mekar, malah menciut dan kembali ke kabupaten induk asal yakni Asahan,” tegas Bobby.
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Bobby menyoroti fakta bahwa hingga saat ini, kekuatan fiskal daerah-daerah yang ingin bergabung dalam pemekaran Provinsi Sumatera Timur belum menunjukkan kemandirian yang memadai. Ia menekankan bahwa pembangunan Kabupaten Batu Bara sendiri masih sangat bergantung pada dukungan APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN, dengan kontribusi mencapai sekitar 80 persen.
“Jika ingin mekar menjadi provinsi baru, harus mandiri. Tingkatkan pendapatan fiskal dan pastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ini bukan sekadar keinginan, tapi soal kesiapan nyata,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bobby juga mengingatkan bahwa di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara justru mendapatkan perhatian strategis dalam pengembangan ekonomi makro, termasuk kawasan ekonomi khusus yang menjadi potensi besar bagi pertumbuhan daerah.
Di sisi lain, langkah Baharuddin Siagian yang membawa nama Batu Bara untuk bergabung dalam gagasan pemekaran bersama wilayah Asahan dan Labuhan Batu (Aslab) memicu resistensi keras dari sebagian masyarakat. Mereka menilai keputusan tersebut tidak mewakili kepentingan kolektif warga Batu Bara, bahkan dianggap berisiko mengaburkan arah perjuangan daerah yang belum sepenuhnya mandiri pasca pemekaran dari Kabupaten Asahan.
“Jangan berharap air hujan, air dalam tempayan malah dicurahkan,” ungkap salah satu tokoh masyarakat, menggambarkan kekhawatiran bahwa potensi yang ada justru disia-siakan.
Penolakan juga muncul dengan tuntutan tegas agar Bupati Batu Bara tidak membawa nama daerah dalam agenda yang dinilai belum memiliki kejelasan arah dan manfaat. Masyarakat mengingatkan bahwa perjuangan panjang menuju terbentuknya Kabupaten Batu Bara seharusnya menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian, bukan justru membuka peluang ketergantungan baru.
Kekecewaan publik semakin menguat seiring dengan belum terealisasinya sejumlah janji kampanye yang sebelumnya digaungkan oleh Baharuddin Siagian. Janji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinilai masih jauh dari harapan, bahkan disebut-sebut hanya menjadi “isapan jempol” semata.
Dalam situasi yang semakin memanas ini, sebagian masyarakat Batu Bara bahkan berharap adanya perhatian langsung dari pemerintah pusat. Mereka meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk mengevaluasi dan membatasi langkah-langkah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar proyek politik, melainkan keputusan strategis yang menyangkut masa depan ekonomi, kemandirian daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa kejelasan arah dan kesiapan yang matang, wacana pemekaran berisiko menjadi bumerang bagi daerah yang justru sedang berjuang untuk berdiri di atas kaki sendiri. (Tim/Kasat)
