Petani Batu Bara Kecewa: Target Swasembada Pangan Digembar-gemborkan, Bantuan Irigasi Pusat Justru Tak Menyentuh Daerah

Kasatnews.id | Batu Bara – Ambisi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mendukung swasembada pangan nasional kini menghadapi pertanyaan serius. Di tengah gencarnya klaim peningkatan sektor pertanian dan berbagai agenda lobi ke pemerintah pusat, Kabupaten Batu Bara justru tidak tercatat sebagai penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Fakta tersebut mengemuka berdasarkan Memorandum Nomor HK.0102/B/As/2026/235 yang menyampaikan salinan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1776/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Lokasi Daerah Irigasi dan Kelembagaan Penerima Program P3-TGAI Tahun 2026.

Dalam keputusan tersebut disebutkan sebanyak 5.063 lokasi daerah irigasi dengan 12.000 lembaga penerima tersebar di 2.138 kecamatan, 310 kabupaten/kota pada 37 provinsi di bawah koordinasi 38 Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai. Setiap lokasi bahkan dapat memperoleh bantuan hingga Rp195 juta untuk rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan jaringan irigasi secara swakelola oleh kelompok petani pemakai air.

Ironisnya, di tengah program nasional tersebut, para petani di Batu Bara mengaku masih berjibaku dengan persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan, yakni buruknya tata kelola irigasi yang berdampak pada menurunnya produktivitas hingga gagal panen berulang.

Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan target besar yang selama ini disampaikan Pemkab Batu Bara. Pemerintah daerah sebelumnya menargetkan optimalisasi 12.000 hektare lahan pertanian dengan produktivitas mencapai 7 hingga 8 ton gabah per hektare, serta mendukung target Luas Tambah Tanam (LTT) 4.330 hektare yang ditetapkan Kementerian Pertanian di 11 kecamatan potensial.

Bahkan dalam forum Rakortekrenbang Sumatera Utara Tahun 2026, Pemkab Batu Bara disebut aktif melakukan sinkronisasi program dan lobi kepada pemerintah pusat agar anggaran pembangunan sektor pertanian dapat mengalir ke daerah.

Namun hasil yang terlihat di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar.

“Jika program irigasi nasional yang sangat dibutuhkan petani saja tidak berhasil diperjuangkan masuk ke Batu Bara, lalu apa hasil nyata dari berbagai kunjungan dan lobi pejabat daerah ke Jakarta selama ini?” ujar sejumlah petani yang mengaku kecewa.

Masyarakat menilai kegagalan memperoleh dukungan program P3-TGAI bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dapat berdampak langsung terhadap keberhasilan target ketahanan pangan daerah. Pasalnya, tanpa dukungan jaringan irigasi yang memadai, target peningkatan produksi padi dinilai hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Kekecewaan petani semakin menguat karena selama ini persoalan irigasi menjadi salah satu keluhan utama di sejumlah sentra pertanian Batu Bara. Ketika daerah lain mendapatkan bantuan pusat untuk rehabilitasi dan peningkatan saluran air, petani Batu Bara justru kembali harus menghadapi risiko kekeringan, distribusi air yang tidak merata, hingga ancaman gagal panen.

Situasi ini mendorong munculnya tuntutan agar Pemkab Batu Bara memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait tidak masuknya daerah tersebut dalam daftar penerima Program P3-TGAI Tahun 2026. Transparansi dinilai penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus mengevaluasi efektivitas strategi pembangunan pertanian yang selama ini digaungkan.

“Apa sebenarnya hasil kerja para pejabat yang rutin ke Jakarta untuk melobi pemerintah pusat jika bantuan yang sangat dibutuhkan petani tidak berhasil diperoleh? Pemkab Batu Bara harus menunjukkan kinerja nyata, bukan sekadar janji dan retorika,” tegas salah seorang petani yang enggan disebutkan namanya.

Dengan target swasembada pangan yang terus dikampanyekan, absennya Batu Bara dari program irigasi nasional ini menjadi catatan penting yang layak mendapat perhatian serius. Sebab keberhasilan pertanian tidak cukup hanya dengan target produksi, melainkan harus ditopang oleh infrastruktur irigasi yang memadai sebagai urat nadi utama sektor pangan. (Tim/Kasat)