Mayoritas Fraksi DPRD Batu Bara Dukung Pansus Plasma, Dorong Penegakan Aturan dan Cegah Intervensi Kepentingan
- account_circle kasatnews
- calendar_month Senin, 22 Jun 2026
- visibility 5
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kasatnews.id | Batu Bara — DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Plasma sebagai langkah memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban kebun plasma di wilayah perkebunan.
Mayoritas fraksi memandang pembentukan Pansus bukan sekadar agenda politik, melainkan instrumen konstitusional untuk memastikan kepatuhan seluruh pihak terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma), termasuk ketentuan fasilitasi plasma bagi masyarakat sekitar kawasan perkebunan.
Sejumlah fraksi menyoroti bahwa persoalan plasma selama ini tidak cukup hanya dipahami sebagai sengketa kepentingan antara masyarakat dan perusahaan, tetapi harus diuji melalui data, legalitas, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Karena itu, Pansus didorong bekerja berbasis fakta lapangan, keterbukaan informasi, dan verifikasi menyeluruh terhadap realisasi plasma.
Selain mendorong evaluasi terhadap perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajiban, forum juga mengingatkan agar proses pembahasan tidak menjadi ruang yang dapat dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu ataupun pihak yang berupaya memainkan isu plasma untuk tujuan di luar kepentingan masyarakat.
Pansus diharapkan tetap independen, menjaga integritas proses, serta mengedepankan pendekatan objektif agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Melalui pembentukan Pansus ini, DPRD diharapkan mampu menghadirkan pengawasan yang lebih terukur, mendorong kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus memastikan isu plasma tidak berkembang menjadi alat tekanan ataupun komoditas politik yang menjauh dari tujuan utama, yakni perlindungan hak masyarakat dan terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan. (Tim/Kasat)
- Penulis: kasatnews
Saat ini belum ada komentar