Ketua Fraksi Demokrat DPRDSU Anita Lubis : Kesejahteraan Guru Prioritas Dibahas di R-APBD 2026

Kasatnews.id, Medan – Tuntutan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut) yang meminta kenaikan gaji guru di Sumatera Utara mendapat perhatian dari kalangan legislatif.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Hj Anita Lubis menegaskan pihaknya sepakat bahwa kesejahteraan guru merupakan hal yang paling utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Anita, posisi guru tidak bisa dipandang sebelah mata karena merekalah ujung tombak dalam mencerdaskan generasi bangsa. Namun, Anita mengingatkan bahwa DPRD memiliki mekanisme tertentu dalam membahas dan menetapkan kebijakan anggaran, sehingga tuntutan mahasiswa tersebut tidak bisa serta-merta langsung direalisasikan.

“Sudah pasti kita semua sepakat bahwa kesejahteraan guru itu di atas segalanya. Kalau bicara soal mencerdaskan bangsa, guru adalah yang paling utama. Hanya saja, di DPR ini setiap kebijakan ada mekanismenya. Untuk hal seperti ini, nanti akan kita bicarakan dalam proses R-APBD,” tegas Anita saat dikonfirmasi wartawan usai menemui mahasiswa UIN Sumut yang berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (4/9/2025).

Ia menjelaskan, waktu yang tersedia untuk pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025 sudah sangat terbatas, sehingga pembahasan serius mengenai usulan kenaikan gaji guru baru dapat difokuskan dalam penyusunan RAPBD tahun 2026.

“Usulan adik-adik mahasiswa ini menjadi atensi kita. Nanti akan kita undang seluruh elemen dunia pendidikan untuk duduk bersama membicarakan ini. Jadi tidak hanya mahasiswa, tapi juga para guru, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya,” ungkap Anita.

Lebih lanjut wakil rakyat dari Dapil Sumut III meliputi Kabupaten Deli Serdang ini menegaskan, bahwa pembahasan kesejahteraan guru juga harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. DPRD, lanjut Anita, tidak bisa memutuskan sesuatu di luar kemampuan APBD Sumut, karena harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

“Kita harus melihat sesuai dengan kemampuan APBD kita. Kita tegak lurus mendukung kebijakan Pusat, termasuk soal efisiensi anggaran. Jadi, perjuangan ini akan kita kawal, tapi tetap dengan perhitungan yang realistis,” tambahnya.

Seperti diketahui, ratusan mahasiswa UIN Sumut sebelumnya menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sumut, meminta perhatian serius pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru. Mereka menilai gaji guru, terutama honorer, masih jauh dari kata layak sehingga berbanding terbalik dengan beban kerja yang ditanggung.

Menanggapi itu, Fraksi Demokrat memastikan akan menjadikan isu kesejahteraan guru sebagai prioritas pembahasan di DPRD Sumut. Masih kata Anita, bahwa suara mahasiswa tidak akan diabaikan dan akan disalurkan melalui mekanisme resmi.

“Mahasiswa adalah mitra kritis kita. Aspirasi mereka soal kesejahteraan guru ini sejalan dengan komitmen kita bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tinggal bagaimana kita mengawalnya sesuai mekanisme yang ada,” pungkasnya. (jam)