Konflik Agraria di Tano Batak, Anggota DPD RI : PT TPL Harus Diaudit

Kasatnews.id,, Medan – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, menghadiri acara doa bersama bertajuk “Merawat Alam Tano Batak” yang digelar di Kabupaten Toba, Sumatra Utara (Sumut), pada Sabtu, 1 Maret 2025. Kegiatan tersebut digelar masyarakat sebagai bentuk perlawanan masyarakat dengan perusahaan PT TPL.

Doa bersama yang dipimpin oleh Pimpinan Tertinggi atau Ephorus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Victor Tinambunan ini dihadiri berbagai pimpinan gereja, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil.Hadir juga Sekretaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Darwin Dharmawan yang juga mewakili seluruh gereja-gereja di Indonesia.

Dalam sambutannya, Penrad Siagian menegaskan bahwa perampasan tanah di wilayah Tano Batak bukan hal baru dan telah berlangsung sejak lama. Ia menyatakan telah menyaksikan sendiri perjuangan masyarakat dalam menghadapi konflik agraria.

Dalam sesi wawancara, Penrad Siagian mengungkapkan keharuannya melihat perlawanan masyarakat terhadap PT TPL kembali menguat dengan hadirnya berbagai pemimpin gereja, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat sipil.Ia juga menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional.

Menurutnya, pemerintah harus transparan terkait konsesi PT TPL karena banyak desa tiba-tiba diklaim masuk dalam wilayah konsesi tanpa kejelasan batasnya.“Saya sudah meminta kepada pemerintah agar transparan soal konsesi ini. Kita tidak tahu batas-batasnya. Tiba-tiba satu desa dianggap bagian dari konsesi. Ini harus dihitung ulang agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan,” ujarnya.

Selain itu, Penrad Siagian mendesak agar dilakukan audit sosial dan lingkungan terhadap PT TPL. Ia menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan akibat keberadaan perusahaan tersebut, termasuk jatuhnya korban jiwa.

“Kerusakan sosial sudah terjadi, seperti yang dialami Sorbatua (Ketua Komunitas Adat, Ompu Umbak Siallagan atau Sorbatua Siallagan). Ini harus diaudit! Negara harus menjamin hak warga untuk hidup di atas tanah mereka sendiri, sebagaimana dijamin dalam konstitusi,” katanya.

Ia juga meminta agar konsesi PT TPL dirasionalisasi dengan mempertimbangkan klaim masyarakat. Katanya, konflik akan terus terjadi jika klaim masyarakat tidak diakui dan tidak ada kejelasan batas wilayah konsesi.“Saya sudah menjadwalkan pembahasan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPD RI. Kita akan undang PT TPL, pemerintah, dan masyarakat yang tentunya akan menjadi bagian dari RDPU,” tegasnya.

Terkait gangguan terhadap ibadah, termasuk pemindahan lokasi acara, Penrad Siagian mengaku heran dan mengecam keras jika benar ada campur tangan PT TPL dalam hal ini.Ia memperingatkan bahwa tindakan seperti ini berbahaya secara sosial, politik, dan kultural, terutama di wilayah Tano Batak yang memiliki ikatan kuat dengan gereja.

Ia pun mengingatkan semua pihak, termasuk kepolisian dan pemerintah, untuk lebih bijak dalam menangani konflik ini agar tidak memicu ketegangan yang lebih besar di tengah masyarakat.(Jam/R)