Rehab Kantor dan Pagar Kejari Batu Bara T. A 2023 Jadi Sorotan, Inspektorat Daerah Batu Bara Dinilai Tidak Mampu Jalankan Tugas!

Kasatnews.id , Batu Bara – Terkesan tertutup Inspektorat Daerah Batu Bara saat di konfirmasi media ini tentang pekerjaan Rehab kantor Kajari Batu Bara T. A 2023 sebesar Rp. 190.032.000,00 dan Rehab Pagar kantor Kajari Batu Bara sebesar Rp. 190.087.000,00 yang kedua pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV “NKS” sumber dana transfer umum (DAU) Dinas PUTR Batu Bara.

Dan hal ini masih menunggu kepastian jawaban dari Inspektorat daerah Batu Bara. Selasa (21/01/2025).

Selain Pekerjaan Rehab Kantor senilai 190 juta dan Rehab pagar Kajari Batu Bara senilai 190 juta tersebut, terdapat temuan LHP BPK RI T. A 2023 tentang hutang pekerjaan jasa konsultan perencanaan, pengawasan rehab kantor dan rehab pagar Kajari Batu Bara yang belum di bayarkan dengan masing-masing sebesar nilai:

1). Jasa konsultan Perencanaan rehab kantor Kajari Batu Bara T. A 2023 : rp. 3.774.000,00
2). Jasa Konsultan pengawasan rehab kantor Kajari Batu Bara T. A 2023: rp. 5.694.000,00
3). Jasa Konsultan Perencanaan rehab ruang pertemuan kantor Kajari Batu Bara T. A 2023: rp. 3.768.450,00
4). Jasa konsultan pengawasan rehab ruang pertemuan kantor Kejari Batu Bara T. A 2023: rp. 5.672.000,00
5). Jasa konsultan pengawasan rehab kantor Kejari Batu Bara T. A 2023 : rp. 6.616.000,00
6). Jasa konsultan perencanaan rehab kantor Kejari Batu Bara T. A 2023 : rp. 3.768.450,00.

Sementara berdasarkan regulasi pada Pasal 3 PBPK 2/2017 jo. Pasal 20 UU 15/2004 ditegaskan, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat terkait (Inspektorat) juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

Menurut pengamat anggaran masyarakat Batu Bara, Inspektorat Daerah Batu Bara seharus nya dapat memberikan pencerahan terhadap progres 100% kegiatan di atas sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk itu, Inspektorat Daerah Batu Bara diminta mampu menjalankan tufoksinya sebagai lembaga pemerintah yang terintegrasi, akuntable dan transparan agar penggunaan dan pengelolaan keuangan negara/Daerah Batu Bara dapat di sesuaikan ke peruntukan nya.

(Tim/Kasat)