Pasca Bentrok Massa, Praktisi Hukum Sumatera Utara Tuntut Kapolres Tapanuli Tengah Mundur.

Kasatnews.id, Medan – Peristiwa unjuk rasa yang berujung bentrok massa Jumat (31/10/2025) sore kemarin dengan warga sekitaran rumah Mantan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani mendapat sorotan tajam dari
Benito Asdhie Kodiyat yang merupakan salah seorang Praktisi Hukum terkemuka di Sumatera Utara.

Pria yang berprofesi sebagai Pengacara sekaligus Dosen ini sangat menyayangkan kelalaian yang dilakukan Polres Tapanuli Tengah dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang tujuannya ke kantor DPRD Tapanuli Tengah.

*Saya juga pernah jadi aktifis, terbiasa lah turun kejalan menyampaikan berbagai aspirasi. Jadi saya paham betul tentang manajemen aksi. Kalau persoalan ini menurut saya tidak akan terjadi jika kepolisian tegas dalam menjalankan protokoler dalam penanganan unjuk rasa,”katanya dalam siaran persnya diterima wartawan si Medan, Sabtu (1/11/2025).

Kata dia, tugas kepolisian melindungi dan menjamin bahwa setiap kegiatan unjuk rasa harus berlangsung damai dan tertib. Sementara jika ada potensi chaos tentu kepolisian harus segera mengantisipasinya.* Bukan justru malah melakukan pembiaran,” ujar Benito.

Hal itu semakin diperparah dengan adanya dugaan keterlibatan salah satu oknum polres yang justru malah melakukan provokasi kepada masa aksi untuk melakukan penyerangan ke rumah mantan Bupati Tapanuli Tengah tersebut. “Polisi yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom justru malah jadi provokator,” ujar Direktur LAW FIRM AHS yang berkantor di Kota Medan tersebut.

Untuk itu Kapolda Sumut harus evaluasi masalah ini “Kami akan bersurat agar Kapolres Tapanuli Tengah dan jajarannya diperiksa, agar menjadi preseden yang baik kedepan bagi kapolda dan agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di sumatera utara yang kita cintai ini” tutup Benito.(Jam)