Rapat Paripurna DPRD, Pemerintah Kabupaten Batu Bara Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi

Kasatnews id, Batu Bara — Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (31/3).

Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Rodial, perwakilan Bupati Batu Bara yang diwakili Asisten I Renold Asmara, jajaran DPRD, OPD, serta unsur Forkopimda, (31/3/2026).

Dalam penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengapresiasi seluruh masukan fraksi dan menegaskan komitmen untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan anggaran serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah juga menyoroti keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) yang akan terus dievaluasi guna meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan kesehatan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan ASN, khususnya tenaga kesehatan, akan dikaji sesuai kemampuan keuangan daerah.

Terkait tata kelola pemerintahan, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh melalui penyederhanaan layanan, peningkatan profesionalitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat dan transparan.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang hampir mencapai target akan terus dioptimalkan. Sementara itu, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi berbagai isu strategis, pemerintah menjelaskan bahwa SILPA berasal dari sisa kegiatan yang belum terealisasi, serta proses pengisian jabatan OPD masih berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku. Rendahnya realisasi pajak mineral disebabkan masih banyak objek pajak yang belum memiliki izin, sehingga ke depan akan didorong untuk melakukan legalisasi.

Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, serta mengurangi belanja yang tidak produktif.

Ke depan, pembangunan daerah akan terus berbasis data yang akurat dan terintegrasi, serta diperkuat dengan pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja OPD guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

(Tim/Kasat)