PEJABAT “MUKA TEMBOK” DI BATU BARA? TEMUAN BPK DIABAIKAN, PUBLIK DIPAKSA DIAM!

Kasatnews.id , Batu Bara – Pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya sejumlah temuan dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan, terdapat beberapa catatan penting terkait tata kelola keuangan daerah, antara lain ketidaksesuaian administrasi, indikasi kelebihan pembayaran, serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Temuan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik.

Dalam lampiran laporan, juga ditemukan adanya pengakuan kesalahan administratif seperti kesalahan input data. Namun hingga saat ini, belum seluruhnya diperoleh penjelasan rinci mengenai dampak dari kesalahan tersebut terhadap nilai anggaran yang dikelola.

Sejumlah kalangan masyarakat dan pegiat kontrol sosial menilai keterbukaan informasi masih perlu diperkuat. Koordinator sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal yang bergerak di bidang transparansi anggaran, menyebut bahwa temuan audit tidak boleh berhenti pada penjelasan administratif semata.

Salah seorang aktivis Batu Bara, Muklhis S.
Pi saat dimintai pendapatnya menuturkan , “Temuan BPK itu bukan sekadar catatan, tetapi sinyal untuk perbaikan. Jika hanya dijawab dengan alasan teknis tanpa membuka data secara utuh, maka ruang pertanyaan publik akan semakin besar,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Di sisi lain, ia juga menilai bahwa kesesuaian antara laporan kinerja dan realitas lapangan harus menjadi perhatian utama.

“Secara normatif, capaian kinerja memang bisa terlihat baik dalam laporan. Namun yang lebih penting adalah dampaknya. Jika masyarakat tidak merasakan manfaat yang signifikan, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program,” jelasnya.

Menurutnya, pengakuan kesalahan input dalam laporan keuangan perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tidak berdampak pada potensi kerugian daerah.

“Kesalahan administratif harus dibedakan dengan kesalahan substantif. Jika berkaitan dengan nilai anggaran, maka perlu ada audit lanjutan atau penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan interpretasi yang beragam di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, capaian kinerja yang dilaporkan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tetap menunjukkan angka yang tinggi secara administratif. Namun, sebagian masyarakat mempertanyakan kesesuaian antara capaian tersebut dengan kondisi riil di lapangan, terutama terkait dampak program terhadap pelayanan publik.

Secara normatif, laporan hasil pemeriksaan BPK memuat rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh catatan tersebut secara transparan dan akuntabel.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi yang komprehensif dari pihak Pemkab Batu Bara terkait mengenai keseluruhan temuan serta progres tindak lanjutnya.

Publik berharap, pemerintah daerah dapat segera memberikan klarifikasi terbuka serta memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Tim/Kasat)