LKPj 2025 Disorot: SILPA Rp74 Miliar, Bukti Nyata Mandulnya Pengawasan Eksekutif – Legislatif di Batu Bara

Kasatnews.id , Batu Bara — Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 oleh Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, pada Senin (30/3/2026), yang dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi DPRD sehari setelahnya, justru membuka tabir persoalan klasik yang terus berulang terhadap lemahnya pengelolaan dan pengawasan anggaran daerah.

Sorotan tajam mengemuka dari mayoritas fraksi DPRD Batu Bara. Sedikitnya enam fraksi—Fraksi Karya Pembangunan Nasional (FKPN), Fraksi PAN, Fraksi KDRI, Fraksi Gerindra, hingga Fraksi PDI Perjuangan—kompak mempertanyakan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp74.021.163.161,68 atau sekitar 6,25 persen dari total APBD.

Angka ini bukan sekadar statistik fiskal. Ia mencerminkan kegagalan serius pemerintah daerah dalam mengeksekusi program yang telah direncanakan. Di tengah kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan dasar, anggaran puluhan miliar justru “mengendap” tanpa manfaat.

Lebih ironis lagi, kondisi ini bukan pertama kali terjadi. SILPA besar seolah menjadi tradisi tahunan tanpa evaluasi yang jelas dan tanpa pertanggungjawaban yang tegas.

Eksekutif Gagal Eksekusi, Legislatif Gagal Mengawasi

Kritik fraksi yang meminta penjelasan detail terkait rendahnya serapan OPD menjadi sinyal keras bahwa kinerja eksekutif dinilai lamban, tidak fokus, dan cenderung tidak mampu menerjemahkan APBD menjadi program nyata.

Namun, persoalan tidak berhenti di eksekutif. DPRD sebagai lembaga pengawas justru turut dipertanyakan. Fungsi kontrol yang seharusnya menjadi pilar utama pengawasan anggaran dinilai tidak berjalan optimal, bahkan terkesan permisif terhadap pola pengelolaan yang berulang kali bermasalah.

Jika setiap tahun persoalan yang sama muncul SILPA besar, program tidak terealisasi, dan serapan anggaran rendah, maka publik patut bertanya, di mana peran pengawasan DPRD selama ini?

Masalah Lama Tak Pernah Tuntas

Selain SILPA, sejumlah persoalan krusial lainnya kembali mencuat tanpa solusi konkret, seperti Utang Pemkab Batu Bara kepada PT SMI yang belum terselesaikan,
Temuan uang kas hilang ± Rp72 miliar yang terus berulang dalam catatan BPK tanpa kejelasan jejak yang pasti, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan, meskipun pajak seperti PBB-P2 terus digenjot hingga ke 141 desa dan 10 kelurahan.

Rangkaian persoalan ini memperkuat dugaan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya lemah secara teknis, tetapi juga minim komitmen dalam penyelesaian.

Jargon Tinggal Slogan, Realisasi Nihil

Di tengah kondisi tersebut, berbagai jargon Pemerintah penguasa dalam konteks pembangunan seperti “Batu Bara Sejahtera Berjaya”, “Batu Bara Bisa”, hingga “Batu Bara Bahagia” kini terdengar semakin jauh dari realita.

Sebab, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya, program lamban, anggaran tak terserap, pengawasan tumpul, dan persoalan keuangan yang tak kunjung selesai.

Momentum Evaluasi atau Sekadar Formalitas?

Rapat paripurna LKPj seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun jika hanya berhenti pada kritik tanpa tindak lanjut konkret, maka forum ini tak lebih dari sekadar formalitas tahunan.

Publik kini menunggu, apakah DPRD Batu Bara berani keluar dari zona nyaman dan menjalankan fungsi pengawasan secara tegas, atau justru kembali menjadi bagian dari siklus masalah yang terus berulang.

SILPA Rp74 miliar bukan sekadar angka, ia adalah cermin kegagalan kolektif. Dan selama tidak ada keberanian untuk membenahi, maka yang tersisa hanyalah anggaran mengendap dan kepercayaan publik yang terus terkikis.

(Tim/Kasat)