Debt Collector dari Leasing PT ACC Berupaya Rampas Mobil, Krisna Lapor Polisi

Kasatnews.id , Batu Bara – Dengan merima kedatangannya Debt Collector dari pihak leasing PT ACC Medan, Rahman Krisna (43) menanyakan Identitas, surat tugas, dan sertifikasi Debt Collector, surat keputusan pengadilan terhadap penyitaan mobil minibus nopol BK 9646 EG yang tertunggak 3 bulan telat bayar dikarenakan ekonomi usaha sedang merosot akibat pandemi covid 19.

” Saya pertanyakan kepihak Debt Collector atas nama petugas Lambok Siregar yang mengatasnamakan pihak ketiga dari PT PUTRA ANDESAN JAYA tentang alasan untuk melakukan penarikan mobil minibus dengan merk Grand Max nopol BK 9646 EG atas nama orang rumah saya Fatimah Zurah Pos-pos. Namun si Lambok cuma berdalih semua surat-surat nya ada termasuk keputusan pengadilan terhadap keputusan penarikan Mobil minibus bus Grand Max dari pangadilan, tapi anehnya surat keputusan dari pengadilan tidak dapat mereka (Debt Collector) tunjukkan kepada saya.” Ujar Krisna, Sabtu (27/8/2022).

Lanjutnya lagi, ” Saya akan laporkan ini ke pihak penegak hukum atas upaya perampasan dengan tindakan kekerasan sesuai bukti dari rekaman CCTV milik saya, tentu ini akan menguatkan atas saksi dan korban kekerasan yang dialami anggota kerja saya yang bernama Fuji saat kunci mobil akan dirampas oleh Debt Collector. ” Pungkas nya

Padahal menurut Rahman Krisna bahwa untuk pelunasan mobil jenis Grand Max tersebut sudah ada upaya pelunasan yang sebelumnya sudah ada menghubungi pihak leasing PT ACC.

” Percobaan perampasan ini sudah dua kali terjadi, yang pertama (26/8) kemarin pihak Debt Collector mendatangi toko usaha perabot saya untuk membeli barang dan minta diantar ke daerah luar kota Simalungun Batu 8, tapi saya sudah curiga bahwa konsumen yang membeli barang saya adalah Debt Collector, dan ternyata itu benar adanya bang.” Ungkap Krisna kepada awak media ini saat diwawancara di sebuah toko Perabot nya di jalan Merdeka Kec. Tg Tiram, Kab. Batu Bara

Untuk diketahui bahwa menurut keputusan MK yang menegaskan tentang Leasing yang tidak bisa mengambil paksa kendaraan bila Debitur melakukan perlawanan.

Kreditur dapat melaporkan debt collector ke polisi, kemudian dapat juga dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), YLKI, dan AFPI terutama dalam melaporkan debt collector ke polisi dengan sangkaan atas perbuatan Debt Collector dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

(Kasat)