BUMD PT PBB “Kolaps” 2024, Penyertaan Modal Rp27,6 Miliar Terancam? LHP BPK Bongkar Kejanggalan Serius
Kasatnews.id , Batu Bara – Kondisi PT Pembangunan Batubara Berjaya (PT PBB), BUMD milik Pemkab Batu Bara, memantik alarm serius. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK TA 2024 mengungkap sederet kejanggalan yang menempatkan perusahaan daerah itu dalam kondisi nyaris kolaps.
Secara laporan keuangan, PT PBB disebut tidak memiliki aktivitas operasional sepanjang 2024. Tidak ada penerimaan kas, tidak ada pengeluaran, tidak ada laba rugi, bahkan tidak ada arus kas. Namun fakta di lapangan justru berbeda.
Audit menemukan masih terdapat aktivitas pegawai dan transaksi, termasuk penjualan aset (ruko) sebesar Rp600 juta serta beban perusahaan sekitar Rp384,9 juta yang dinyatakan tidak dapat diyakini kewajarannya. Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa laporan menyebut nihil aktivitas, sementara transaksi tetap berjalan?
Lebih mengkhawatirkan, auditor independen memberikan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) atas laporan keuangan perusahaan. Artinya, bukti audit dinilai tidak cukup dan tidak memadai untuk menyimpulkan kewajaran laporan keuangan.
Di sisi lain, Pemkab Batu Bara telah menggelontorkan penyertaan modal hingga Rp27,65 miliar. Nilai investasi yang tercatat kini sebesar Rp19,82 miliar, namun oleh BPK dinyatakan tidak dapat diuji kewajarannya. Tidak ada evaluasi memadai, tidak ada mutasi nilai investasi, dan tidak ada analisis penurunan nilai meskipun perusahaan berhenti beroperasi.
Temuan BPK juga menyoroti lemahnya pembinaan dan pengawasan. Evaluasi terhadap kinerja BUMD disebut tidak berjalan optimal. Bahkan, keberlangsungan usaha (going concern) PT PBB diragukan karena tidak adanya rencana pemulihan yang jelas.
Situasi ini bukan sekadar persoalan manajerial. Ketidaksesuaian laporan dengan fakta, transaksi yang tak dapat diverifikasi, serta potensi tidak terpulihkannya penyertaan modal daerah membuka ruang dugaan penyimpangan tata kelola dan potensi kerugian keuangan daerah.
Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah dan aparat pengawasan. Apakah akan dilakukan audit investigatif? Ataukah dana miliaran rupiah itu akan menguap tanpa pertanggungjawaban yang jelas?
Desakan kini mengarah kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan melakukan audit investigatif dan penelusuran menyeluruh atas dugaan penyimpangan di tubuh BUMD tersebut.
Publik menilai persoalan sebesar ini mustahil terjadi tanpa adanya kelemahan serius dalam pengawasan, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang memiliki pengaruh kuat di balik tata kelola yang bermasalah.
Jika benar terdapat penyalahgunaan wewenang atau rekayasa laporan keuangan yang menggerogoti penyertaan modal dari APBD, maka penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih.
Kasus ini tidak boleh berhenti pada temuan administratif semata, tetapi harus dibuka terang-benderang agar dugaan penyelewengan anggaran BUMD tidak terus “diam” dan tak tersentuh hukum.
Kasus PT PBB menjadi ujian serius komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD di Kabupaten Batu Bara. Jika tidak segera ditindaklanjuti, bukan hanya perusahaan yang kolaps — kepercayaan publik pun ikut runtuh
(Tim/Kasat)
