Dukung Pemprovsu Melobi Pemerintah Pusat Tidak Mengurangi TKD, Rahmansyah Sibarani : Win-win Solution Lakukan Pinjaman SMI

Kasatnews.id, Medan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) Rahmansyah Sibarani SH MH, sangat sepakat dengan penyampaian beberapa anggota DPRD Provinsi Sumut yang mendorong sekaligus mendukung Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk melakukan komunikasi dan melobi pemerintah pusat, diantaranya ke Kemenkeu RI dan Kemendagri agar tidak mengurangi bahkan memberikan penuh Transfer ke Daerah (TKD) kepada Pemprovsu.

Sebab, saat ini Pemprovsu masih dalam proses masa pemulihan kawasan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, yang tentunya memerlukan anggaran. “Kita sangat meyakini hal itu pasti telah dilakukan oleh Pemprovsu, dalam hal ini Gubernur Sumut, Pak. Bobby Afif Nasution,” ucap Rahmansyah Sibarani kepada wartawan di ruang kerjanya, gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (21/10/2026), menyikapi pengurangan TKD ke Sumut.

“Apalagi ditengah keterbatasan anggaran daerah saat ini dimana kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, peningkatan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi sekolah masih sangat dibutuhkan” jelas Tokoh Pemuda Sumut yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumut ini.

Makanya Rahmansyah menilai, komunikasi sekaligus lobi ke pemerintah pusat perlu dilakukan mengingat, Provinsi Sumut masih memerlukan anggaran untuk pembangunan dan pemulihan daerah yang terdampak bencana. Namun demikian, lanjut Rahmansyah, bila komunikasi dan lobi itu tidak membuahkan hasil, manntan Pimpinan DPRD Sumut ini, menyarankan Pemprovsu untuk melakukan penjajakan pinjaman dengan mengikuti aturan dan peraturan yang ada. Termasuk mengajukan pinjaman diantaranya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memenuhi kebutuhan mendasar rakyat Sumut.

“Pinjaman SMI ini bukanlah hal tabu ataupun momok yang menakutkan, namun sebuah program pemerintah untuk mendukung pembangunan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di tanah air ini, Banyak daerah yang melakukan pinjaman tersebut, dan tentunya segala upaya harus dilakukan untuk pengembalian pinjaman secara dicicil itu,” jelasnya.

“Meskipun kita mengetahui akan ada pemotongan melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai regulasi, apabila tidak dicicil,”kata Bendahara Pimpinan Wilayah Tapak Suci Putera Muhammadiyah Provinsi Sumut ini menambahkan.

Wakil rakyat dari Dapil Sumut IX meliputi kawasan Tapanuli Raya ini juga menekankan, bahwa pinjaman ke PT SMI ini merupakan win-win solution bagi Pemprovsu untuk mengejar pembangunan tahun 2027 mendatang.
“Dan ini adalah kepentingan pembangunan yang nantinya dinikmati rakyat Sumatera Utara. Bukan hal yang tabu apalagi momok yang menakutkan,” tegas wakil rakyat yang mengaku kampung halamannya di Barus Tapanuli Tengah terkena bencana banjir bandang tahun lalu.

Lebih lanjut Rahmansyah menilai bahwa pengurangan TKD berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan yang telah dirancang oleh Pemprovsu, yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Penurunan TKD ini sebenarnya sangat melukai hati masyarakat Sumatera Utara. Karena masih banyak program yang perlu mendapat perhatian, terutama yang menyentuh langsung kepada kehidupan rakyat. Dengan berkurangnya anggaran, tentu ada pembangunan yang berpotensi terkendala,” pungkas Rahmansyah yang juga Ketua Umum Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PW. FOKAL IMM) Sumut ini mengakhiri.(Jam)