Breaking News
Trending Tags
Beranda » Kilas Daerah » Batu Bara » Masyarakat Minta Bupati Tidak Hanya Desa, Lurah dan Camat di Sosialisasikan, Pengelolaan PBJT dan LPJU 2024-2025 di Bapenda Perlu di Buka ke Publik?

Masyarakat Minta Bupati Tidak Hanya Desa, Lurah dan Camat di Sosialisasikan, Pengelolaan PBJT dan LPJU 2024-2025 di Bapenda Perlu di Buka ke Publik?

  • account_circle kasatnews
  • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
  • visibility 13
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kasatnews.id | Batu Bara – Sikap tertutup Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terhadap surat konfirmasi dan klarifikasi yang disampaikan Redaksi Kasatnews.id tertanggal 6 Juli 2026 memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, surat konfirmasi yang berisi sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pembayaran rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tahun Anggaran 2024 belum memperoleh jawaban resmi dari Plt Kepala Bapenda Kabupaten Batu Bara.

Padahal, permintaan klarifikasi tersebut diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta regulasi daerah yang mengatur pemungutan pajak daerah.

Dalam surat tersebut, redaksi meminta penjelasan mengenai dasar hukum pemungutan PBJT tenaga listrik pada masa transisi regulasi Januari hingga Agustus 2024, mekanisme penerapan tarif, total penerimaan PBJT dari PT Inalum selama 2024–2025, hingga evaluasi terhadap potensi kehilangan PAD apabila terdapat perbedaan dasar pengenaan pajak.

Selain itu, perhatian juga tertuju pada pembayaran rekening LPJU Tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp10,4 miliar dengan nilai tagihan bulanan yang relatif sama sepanjang tahun. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai jumlah titik lampu jalan aktif, hasil audit energi, mekanisme verifikasi lapangan, serta rekonsiliasi data antara instansi terkait dan PT PLN.

http://Baca:https://kasatnews.id/kilasdaerah/batubara/pbjt-pt-inalum-dan-lpju-batu-bara-disorot-dibayar-administrasi-dipersoalkan-tidak-dipungut-pad-terancam-hilang-potensi-kerugian-negara-capai-rp401-miliar/

Ketiadaan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut justru memperbesar ruang spekulasi di tengah masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memberikan penjelasan atas penggunaan uang rakyat serta pengelolaan pendapatan daerah.

Sikap tidak memberikan klarifikasi bukan berarti membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, apabila pejabat publik memilih tidak memberikan penjelasan terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik, maka hal tersebut dapat dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik.

Publik berhak mengetahui apakah pemungutan PBJT telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apakah terdapat evaluasi terhadap potensi kehilangan PAD, serta apakah seluruh pembayaran LPJU benar-benar didasarkan pada data riil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kasatnews.id menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Pers. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Plt Kepala Bapenda Kabupaten Batu Bara maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, atau dokumen pendukung atas seluruh persoalan yang telah disampaikan dalam surat konfirmasi.

Selama klarifikasi belum diberikan, pertanyaan-pertanyaan mengenai pengelolaan PBJT, potensi kehilangan PAD, serta tata kelola pembayaran LPJU tetap menjadi perhatian publik yang layak memperoleh jawaban secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Tim/Kasat)

  • Penulis: kasatnews

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Zahir: Jalan Santai Bisa Buat Kita Sehat

    Bupati Zahir: Jalan Santai Bisa Buat Kita Sehat

    • calendar_month Rabu, 19 Jul 2023
    • account_circle kasatnews
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Kasatnews.id , Batu Bara – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menggelar jalan santai sehat bersama dengan berbagai hadiah untuk para peserta. Jalan santai sehat yang mengangkat tema “Batu Bara Bisa Sehat” dimulai dari halaman RSUD Batu Bara dan finish di Pendopo Perjuangan, Desa Empat Negeri, Kecamatan […]

  • Pilkada Kota Medan 2024, Nama Rahmansyah Sibarani Terdeteksi di NasDem dan PKB

    Pilkada Kota Medan 2024, Nama Rahmansyah Sibarani Terdeteksi di NasDem dan PKB

    • calendar_month Rabu, 3 Jan 2024
    • account_circle kasatnews
    • visibility 8
    • 0Komentar

    Kasatnews.id, Medan – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Medan dijadwalkan digelar pada 27 Nopember 2024. Sejumlah partai politik mulai mempersiapkan nama dan tokoh untuk didukung dan diusung guna merebut kursi orang nomor satu di Kota Medan. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai NasDem, Drs Salman Ginting, MM saat ditemui dan diminta wartawan tanggapannya di […]

  • Belum di Proses LP Penikaman, Orang Tua Korban Minta Kapolri Turun Tangan

    Belum di Proses LP Penikaman, Orang Tua Korban Minta Kapolri Turun Tangan

    • calendar_month Kamis, 30 Jun 2022
    • account_circle kasatnews
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Kasatnews.id , Demi Serdang – Kekecewaan Salah satu orang tua korban bernama jimi BR Siagian (ibu kandung korban) prihal kasus penikaman anaknya oleh salah satu oknum bernama Tahan Sitanggang Cs Desa Cinta Damai Dusun III yang belum ditahan oleh pihak Polsek Percut Sei Tuan, Rabu 29/6/2022. Pasalnya laporan tentang penganiayaan anaknya bernama Reguel Purba dengan […]

  • Polisi Gelar Operasi Sarang Narkoba di Namu Gajah Tuntungan

    Polisi Gelar Operasi Sarang Narkoba di Namu Gajah Tuntungan

    • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
    • account_circle Redaksi Kasat News
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Kasatnews.id,Medan- Polsek Medan Tuntungan menggelar Operasi Sarang Narkoba (OSN) di Jalan Petunia Raya Kelurahan Namu Gajah Medan, pada Senin (16/11/2026). Pelaksanaan operasi sarang narkoba itu dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kepada wartawan, Kapolsek Medan Tuntungan, Iptu Adil Ginting, menjelaskan kegiatan dimulai pukul 12.30 wib, Apel gabungan yang dipinpin oleh Kapolsek Medan […]

  • Tiba di Munich, Pasukan Bavaria Sambut Kedatangan Presiden Jokowi di Jerman

    Tiba di Munich, Pasukan Bavaria Sambut Kedatangan Presiden Jokowi di Jerman

    • calendar_month Senin, 27 Jun 2022
    • account_circle kasatnews
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Kasatnews.id , Munich – Setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih 13 jam, pesawat Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GIA-1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan tiba di Munich International Airport, Munich, Jerman sekitar pukul 18.40 Waktu Setempat, Minggu, 26 Juni 2022. Cuaca cerah khas musim panas sekitar 28 derajat […]

  • Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy Dorong Percepatan Penurunan Stunting: Prevalensi Turun Signifikan

    Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy Dorong Percepatan Penurunan Stunting: Prevalensi Turun Signifikan

    • calendar_month Selasa, 6 Agt 2024
    • account_circle kasatnews
    • visibility 10
    • 0Komentar

    kasatnews.id – Langkat: Pj. Bupati Langkat, H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP., melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H. Amril, S.Sos., M.AP., menyambut tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanganan Stunting di Kabupaten Langkat. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi tindak lanjut intervensi serentak Penanganan Stunting yang dilaksanakan pada Juni 2024 se-Sumatera Utara, dan berlangsung di Ruang Pola […]

expand_less