Raih Opini WTP 2025, Masyarakat Pertanyakan Dampak Nyata bagi Batu Bara

Kasatnews.id | Batu Bara – Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang baru saja diterima Pemkab Batu Bara di Medan (29/5) . Meski capaian tersebut mendapat apresiasi, sebagian masyarakat menilai penghargaan itu harus dibuktikan dengan hasil pembangunan dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan rakyat.

Menurut warga, WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, capaian tersebut belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat tidak hanya ingin melihat laporan keuangan yang baik, tetapi juga jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar seorang tokoh masyarakat.

Pengamat pemerintahan menegaskan bahwa opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran laporan keuangan, bukan ukuran langsung keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah tetap dituntut memastikan setiap anggaran yang dikelola mampu menghasilkan program yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Di tengah capaian tersebut, sejumlah aktivis dan pemerhati kebijakan publik juga mempertanyakan sejauh mana opini WTP berbanding lurus dengan kondisi riil di lapangan. Pasalnya, berbagai persoalan infrastruktur, pelayanan publik, dan efektivitas program pemerintah masih menjadi keluhan masyarakat.

Publik juga menilai capaian WTP tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang kritik terhadap penggunaan anggaran daerah. Sebab, opini WTP bukanlah sertifikat yang menyatakan pemerintah daerah bebas dari kekurangan atau potensi penyimpangan, melainkan penilaian atas penyajian laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.

Di sisi lain, masyarakat berharap Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terus menjaga independensi, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan fungsi audit agar kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan tetap terjaga. Transparansi tindak lanjut hasil audit dinilai penting untuk memastikan pengawasan keuangan negara berjalan efektif.

Sejumlah kalangan juga mengingatkan pentingnya prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Menurut mereka, hasil audit BPK memiliki kedudukan penting, namun tetap harus terbuka terhadap pengujian, koreksi, dan evaluasi melalui mekanisme hukum yang sah. Tidak boleh ada monopoli penafsiran maupun dominasi kewenangan oleh satu lembaga dalam menentukan kebenaran atas pengelolaan keuangan negara.

Bagi masyarakat Batu Bara, ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya penghargaan yang diraih, melainkan sejauh mana anggaran daerah mampu menghadirkan perubahan nyata, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memenuhi janji pembangunan yang telah disampaikan kepada publik.

Pada akhirnya, masyarakat berharap capaian WTP menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas, efektivitas penggunaan anggaran, dan kualitas pelayanan publik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Batu Bara. (Tim/Kasat)