Pasca Didatangi Puluhan TNI, Kornas Desak Mabes Polri Periksa Oknum di Sat Reskrim Polrestabes Medan dan Poldasu

Kasatnews.id, Medan – Aksi ‘koboi’ oknum prajurit TNI di Mapolrestabes Medan hingga kini terus menjari sorotan di kalangan masyarakat. Pihak Mabes Polri dan TNI diminta tegas dan transparan dalam mengungkap kasus tersebut ke publik.

Menyikapi hal ini, Sutrisno Pangaribuan
dari Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) dalam siaran persnya diterima wartawan, Rabu (9/8/2023) malam menyampaikan bahwa pihaknya ada menerima soal beredar kabar adanya pertemuan keluarga terduga mafia tanah dengan pihak Propam Polda Sumut. Bahkan diduga ada pihak meminta secara langsung kepada Sat Reskrim Polrestabes Medan untuk menangguhkan penahanan tersangka dugaan mafia tanah tersebut.

Permintaan pihak Propam Polda Sumut tersebut dikabarkan sebelum rombongan Mayor Dedi Hasibuan (MDH) ramai- ramai menggeruduk Mapolrestabes Medan, Sehingga kasus tersebut makin menarik, pasca kedatangan tersangka pemalsuan tandatangan penjualan lahan milik PTPN Ahmad Rosyid Hasibuan (ARH) ke Mapolda Sumut. Kedatangan tersangka ARH ke Polda Sumut yang didampingi beberapa rekannya ternyata bukan untuk menyerahkan diri.

Tetapi justru melaporkan personel Reskrim Polrestabes Medan ke Bid Propam Polda Sumut, Selasa (8/8/2023). ARH melaporkan dugaan tindakan tidak profesional dari AKP Wisnugraha, Kanit Pidum Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam perkara yang menjeratnya.

Dalam keterangan, Sutrisno Pangaribuan yang juga mantan Anggota DPRD Sumut ini meminta Puspom TNI harus transparan terkait pemeriksaan prajurit TNI pelaku penggerudukan Mapolrestabes Medan. Sutrisno mengapresiasi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhirnya merespon aksi koboi anak buahnya pada Senin (7/8/2023).

Respon cepat Puspom TNI dan Pomdam I Bukit Barisan tentu sebuah hal positif, namun untuk menjaga harapan dan kepercayaan publik, proses hingga akhirnya harus transparan. “Sebab kebiasaan buruk dalam penanganan kasus yang melibatkan oknum aparat negara, adalah responsif setelah viral, namun tidak bertahan lama dan berakhir senyap dan tertutup,”kata Sutrisno.

Mafia Tanah
Lebih lanjut Sutrisno Pangaribuan menyoroti soal peristiwa yang berkaitan dengan mafia tanah tersebut, maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, jelas dia, penanganan aksi intimidasi institusi yang dilakukan oleh sejumlah oknum prajurit TNI Kodam I BB harus transparan, jujur, dan adil. Para pelaku harus dijerat kode etik dan tindakan disiplin, serta dugaan tindak pidana menghalang- halangi proses hukum.

Kedua, sebut dia, Irwasda Polda Sumut harus melakukan pemeriksaan terhadap penanganan perkara tersebut untuk memastikan ada atau tidak “conflict of interest” dari oknum aparat terhadap perkara dan pelaku. Ketiga, Propam Mabes Polri diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum aparat yang diduga “cawe- cawe” dalam penanganan perkara jual beli tanah negara yang dikelola PTPN.

“Propam Mabes Polri harus memeriksa oknum aparat di Sat Reskrim Polrestabes Medan, maupun di Propam Polda Sumut sehingga perkara tersebut transparan, clear dan clean,”tegasnya.

Keempat, lanjut dia, kasus tersebut menjadi preseden buruk bagi TNI dan Polri dalam kesungguhan melakukan pemberantasan mafia tanah. Maka Menko Polhukam diminta untuk menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI dan Kapolri untuk menghindari berbagai gesekan dalam pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan. Kelima, Presiden diminta untuk meningkatkan status satgas mafia tanah yang dibentuk oleh Kementerian ATR/BPN menjadi Satgas yang langsung dibawah perintah presiden. Pemberantasan mafia tanah diduga melibatkan oknum- oknum aparat pemerintahan dan negara. Maka pemberantasan mafia tanah akan bergerak cepat jika dan hanya jika dipimpin langsung oleh presiden.

Keenam, lanjut dia, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI dan sebagai kepala negara dan pemerintahan harus tegas memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri agar tertib dalam tugas masing- masing. Gesekan antar prajurit di lapangan harus ditangani dengan baik, sehingga tercipta suasana kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kornas akan terus menyampaikan suara dan aspirasi rakyat dalam mewujudkan Indonesia maju,”tutup Sutrisno.(R/jam)