Musrenbang RKPD Provsu 2024, Kabupaten Batu Bara Target Lokasi Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu

Kasatnews.id , Medan – Kabupaten Batu Bara ditargetkan sebagai lokasi pembangunan kawasan industri dan pelabuhan terpadu di Sumatera Utara. Hal itu terungkap pada Top Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2024.

Kegiatan Musrenbang RKPD diawali dengan ramah tamah Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama seluruh Forkopimda Sumut, bupati/wali kota se-Sumut serta badan perencanaan penelitian dan pengembangan (Bapelitbang) daerah di Sumatera Utara, di Aula Tengku Nurdin, Medan, Rabu (12/04/2023).

Usai ramah tamah, selanjutnya seluruh rombongan beranjak menuju Hotel Santika Premiere Diandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, dengan menaiki becak motor.

Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP., mengikuti Musrenbang RKPD tahun 2024 tersebut didampingi oleh Asisten II Setdakab Batu Bara Khairul Anwar dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Batu Bara Arif Hanafiah.

Deputi Bidang Pembangnan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas RI Drs. Amich Alhumami mangatakan bahwa salah satu wilayah di Sumatra Utara yang saat ini membutuhkan perubahan signifikan untuk pertumbuhan ekonomi nasional adalah Kabupaten Batu Bara.

“Kabupaten Batu Bara sendiri akan difokuskan untuk pembangunan kawasan industri Kuala Tanjung, pembangunan pelabuhan terpadu dan akses jalan tol Trans Sumatera,” Sebut Amich.

Amich menambahkan hal itu bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Batu Bara kawasan industri yang maju dan menjadi pintu masuk perdagangan internasional untuk kemajuan Sumatera Utara.

Hal lain yang dibahas dalam Musrenbang RKPD tahun 2024 yakni sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi yang menargetkan beberapa program strategis nasional. Target pencapaian di tahun 2024 akan berfokus pada penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, penurunan prevalensi stunting, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran terbuka, rasio gini, nilai tukar nelayan dan nilai tukar petani hingga penurunan emisi rumah kaca di Sumatera Utara.

(Red/Kasat)