Beranda » Kilas Daerah » Batu Bara » Pemkab. Batu Bara Siap Sukseskan Program Pendataan Lengkap Koperasi UMKM Tahun 2022
Pemkab. Batu Bara Siap Sukseskan Program Pendataan Lengkap Koperasi UMKM Tahun 2022
- account_circle kasatnews
- calendar_month Selasa, 8 Mar 2022
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kasatnews.id , Batu Bara – SIDT-KUMKM ini merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menargetkan, tahun ini bisa segera merilis Sistem Informasi Data Tunggal KUMKM (SIDT-KUMKM). SIDT tersebut sangat diperlukan dalam pembangunan sistem informasi data tunggal terintegrasi. Kabupaten Batu Bara siap mensukseskan pendataan Koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Batu Bara.
Serta atas dasar amanah Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 yang menugaskan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Walidata KUMKM, BPS sebagai Pembina Data, Kementerian/Lembaga lainnya dan Daerah sebagai Produsen Data.
“Semoga akan semakin banyak KUMKM yang terdata. Sehingga diharapkan Desember 2022 ini bisa terkumpul Data KUMKM, karena ini ditunggu banyak pihak. Pengumpulan data dan kegiatan ini cukup besar, semoga dapat bermanfaat untuk semua pihak, Di mana kesemuanya merupakan faktor penting dalam mendukung terwujudnya Basis Data Tunggal KUMKM terintegrasi,” Ujar Arif Hanafiah (Kadis Koperasi UKM).
Terciptanya kolaborasi antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dengan BPS Kabupaten Batu Bara dalam pendataan KUMKM kali ini, dapat mensukseskan pembangunan Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM yang tepat, akurat dan akuntabel.
Adapun dasar pendataan, dilakukan dengan meliputi, pertama, sektor usaha dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertanian dan non pertanian. Kedua, Kemenkop UKM melalui Pendataan Lengkap Tahun 2022, fokus pada Usaha Non Pertanian, sementara BPS akan melakukan Sensus Pertanian pada tahun 2023.
Ketiga, pendataan lengkap UMKM lebih fokus terhadap usaha yang menetap, dicirikan oleh penggunaan bangunan tempat usaha atau campuran. Serta pemilihan proporsi jumlah pelaku usaha (Pulau Jawa 60% dan Luar Jawa 40%) sesuai dengan sensus ekonomi 2016.
(As/BB)
- Penulis: kasatnews
Saat ini belum ada komentar