Penerapan Kebijakan Pemerintah Versus Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhinya
Kasatnews.id , Jakarta – Dalam banyak hal, Instrumen kebijakan yang sering digunakan pemerintah adalah istilah yang menggambarkan metode pemerintah untuk mencapai efek yang diinginkan. Instrumen kebijakan merupakan portofolio dari cara yang mungkin dapat mencapai tujuan tertentu melalui tindakan politik.
Pilihan dalam instrumen kebijakan harus dipertimbangkan terhadap resiko kehilangan dukungan dari anggota jaringan kebijakan. Dalam banyak hal, integritas jaringan dirasakan lebih penting bagi para pembuat kebijakan, sebab dari sinilah kalkulasi rasio keberhasilan itu dihitung dan menjadi sandaran pelaksanaannya.
Sedikitnya, ada beberapa faktor yang menjadi skala instrumen kebijakan yaitu instrumen yang bersifat sukarela, wajib dan campuran. Namun jika dilihat dari sasaran pada penerapan instrumen kebijakan terdapat beberapa target yang secara spesifik sering terungkap, antara lain adalah Keluarga, Komunitas, Organisasi Sukarela, Pasar, Pusat Informasi, Penerapan Subsidi, Pelelangan Hak Kekayaan, Pajak dan Retribusi, Perusahaan Milik negara, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Penyediaan layanan langsung lainnya.
Pada dasarnya, penerapan suatu kebijakan, dibutuhkan sosialisasi kebijakan yang merupakan kegiatan untuk melakukannya atas dasar perencanaan yang jelas, terarah dan terukur sehingga hasil dari sosialisasi kebijakan dapat dinilai dan bersifat terukur. Adapun dalam konteks kajian kebijakan publik,sosialisasi diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran atau targetnya.
Pentingnya sosialisasi itu guna membekali pihak yang terkait kepada kemampuan dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut. Oleh karenanya, sosialisasimerupakan proses yang dilakukan setelah kebijakan dibuat sebagai unsur terpenting dalam implementasi suatu kebijakan itu dilaksanakan. Dengan begitu berbagai pihak yang terkait dapat mengetahui serta memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan suatu kebijakan.
Proses munculnya sebuah kebijakan memang memungkinkan adanya polemik yang ditimbulkan. Menerapkan sebuah kebijakan memang bukanlah sebuah hal yang mudah, bahkan untuk merumuskan sebuah kebijakan di tingkat lokal saja begitu rumit dan pelik, apalagi pada tingkatan yang luas seperti skala nasional. Pada dasarnya, terjadinya kegagalan suatu kebijakan disebabkan oleh dua hal. Pertama karena suatu kebijakan tersebut tidak disosialisasikan secara baik, dan kedua keterlibatan dari pihak yang terkait kurang mendukung sehingga gagal atau tidak berhasil.
Hal ini terjadi oleh kemungkinan adanya bargaining politik dibelakang itu semua, sebab para kelompok oposisi tentu banyak menunggu dan meneliti dari kebijakan mana kelemahan pemerintahan itu dapat dikritisi bahkan jika mungkin sasarannya tertuju pada bagaimana memakzulkankan Presiden, dan menyandingkannya pada kemungkinan enam hal yang bisa menyebabkan seorang presiden itu dimakzulkan. Seperti mengkhianati negara, terlibat kasus korupsi, dan/atau perbuatan pidana berat lain, melakukan perbuatan tercela, penyuapan, dan tidak memenuhi syarat sebagai presiden.
Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap makna dari suatu kebijakan sering digunakan sebagai kesempatan bagi kelompok oposisi untuk memelintir informasi dan menjadikannya bias terhadap sasaran yang menjadi tujuan pemerintah, mereka cenderung melihat proses sejak dari hulu hingga ke hilir untuk mendapatkan kelemahan mana yang bisa diangkat sebagai issue politik agar di framing menjadi suatu tindakan yang keliru atau salah sasaran dari diterapkannya sebuah kebijakan pemerintah. Apalagi sosial media sekarang dengan cepat dan luasnya mampu menjangkau khalayak dalam mensiasati hal tersebut. ***
Penulis : Andi Salim
Editor. : Aswat
