Mengapa Seorang Pejabat Itu Menjadi Sulit Bersikap Tegas

Kasatnews.id , Jakarta – Resiko menjadi pejabat yang jujur bukan perkara mudah. Selain menerima gaji pas-pasan, tentu saja gaya hidup pun serba diatur agar kebutuhan hidup tercukupi. Apalagi jenjang karir yang menjulang tinggi, tentu berpengaruh pada sikap seseorang untuk memilih melawan arus atau sekedar ikut derasnya air yang mengalir dari hulu ke hilir. Artinya apa yang di inginkan atasan sebaiknya di ikuti agar seseorang tampak memahami kemauan dari selera yang disukai pemimpinnya sekalipun harus bertentangan dengan hati nurani dan prinsip-prinsip kebenaran yang sejak kecil tertanam dalam benak seseorang. Apalagi bila disandingkan dengan pengertian loyalitas sesungguhnya.

Namun, hal itu justru menjadi tantangan jika seseorang mampu mengikuti langkah pemimpin semacam ini, tidak saja seseorang akan mengalami kecepatan kenaikan pangkat yang menjadi prioritas dari setiap pejabat bagi siapa yang bisa mengikuti seleranya, namun uang dan berbagai fasilitas pun nampak begitu mudah diperoleh tanpa harus bersusah payah bersaing dengan kalangan sejawat sebagai rival kompetisi internal dari sebuah organisasi khususnya terhadap jenjang karir seorang pekerja kantoran atau instansi pemerintah. Namun jika tidak, tekanan bahkan tak sedikit yang terancam posisinya untuk digusur sekaligus digeser agar dirinya digantikan oleh orang lain yang bisa manut serta nunut terhadap penyesuaian kepemimpinan semacam itu.

Namun benarkah cara memimpin yang demikian. Tentu saja tidak, oleh karena pada persimpangan tertentu akan terjadi backfire yang justru membakar dirinya sendiri. Sebab kelemahan dan kesalahan dari seorang pemimpin justru menciptakan keragu-raguan untuk memutuskan suatu persoalan sekaligus mendatangkan perlawanan tersembunyi bagi setiap orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin menjadi cidera manakala didapati melakukan penyimpangan kekuasaan, apalagi sampai bertindak korupsi. Dimana persepsi negatif itu akan menggerus kepercayaan hingga menjadi sulit untuk menggerakkan personil bawahannya. Pemimpin yang korup cenderung dinilai munafik dan pada waktunya akan menjadi senjata untuk membunuh karirnya sendiri.

Jenjang kepemimpinan yang bertingkat-tingkat, tentu menjadi faktor sejauh mana seorang pemimpin bisa menguasai atau paling tidak menjangkau berbagai persoalan yang berkembang demi memastikan bahwa siapa pun yang dipimpinnya harus berkontribusi dalam melakukan berbagai hal, termasuk ikut menangkap adanya peluang positif agar setiap komponen harus benar-benar ikut serta mewujudkan tujuan organisasi, apalagi sekedar memproteksi penilaian negatif akibat kesalahan persepsi seseorang yang muncul dihadapan publik. Hal itu agar kredibilitas organisasi tidak tergerus oleh isu-isu yang justru melemahkan fokus ketajaman pergerakannya. Disinilah peran seorang pemimpin untuk membuktikan kemampuan pengelolaan yang dimilikinya.

Berbagai energy positif tentu saja dapat ditangkap publik dari setiap pemimpin. Dunia pun masih ingat ketika era pemimpin uni soviet seperti Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev, atau pemimpin Soviet saat ini yaitu Vladimir Putin, dimana memiliki mata yang tajam sebagai seorang pemimpin. Termasuk Jokowi didalamnya. Bahkan, Pemimpin dengan suara pidato yang sangat berpengaruh seperti John F. Kennedy, Ronald Reagen, Nelson Mandela, apalagi Presiden Soekarno sendiri yang begitu menghipnotis dunia. Atau pemimpin dengan ketajaman telinganya hingga menjadi diktator seperti Adolf Hitler, Joseph Stalin, Idi Amin, bahkan tak tertinggal pemimpin Indonesia yaitu Soeharto dengan 32 tahun lamanya berkuasa.

Dari torehan uraian diatas, kita semestinya mencermati bahwa seorang pemimpin tidak saja pandai bicara, namun harus pula pandai mendengar serta memiliki ketajaman mata yang menjadi satu kesatuan kekuatan dari siapapun yang dipimpinnya. Walau tak jarang publik pun menilai bagaimana konsistensi seorang pemimpin atas menyatunya pikiran dan perbuatan, Atau pada sisi yang berbeda, masyarakat secara khusus memperhatikan faktor lain seperti integritas, profesionalitas, kapasitas dan kapabilitas yang menjadi syarat mutlak bagi seorang pemimpin. Hal itu semata-mata agar pemimpin tersebut tidak saja hadir secara pisik, namun harus pula mampu memperlihatkan jiwa patriotismenya tidak saja dikalangan internal, namun menjadi magnet bagi khalayak umum.

Kehadiran seorang pemimpin memiliki tujuan yang berbeda-beda dari setiap organisasi atau institusi yang dipimpinnya. Walau terdapat garis besar yang sama, namun fokus yang menjadi inti pengelolaan suatu organisasi tentunya memiliki ciri khas tersendiri. Jika organisasi tersebut didasari oleh faktor profit taking, tentu saja pada intinya mencapai kesuksesan dibidang ekonomi dengan memobilisasi karyawan perusahaan guna mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun lain halnya dengan Koperasi yang bercorak semi profit taking, sebab tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga pola kepemimpinannya tidak memfokuskan diri guna mencari keuntungan yang besar.

Akan berbeda lagi dengan lembaga dan institusi pemerintah yang terpaut dengan aspek pelayanan. Sandaran pengelolaan mereka sebatas pengabdian untuk melayani masyarakat luas. Mereka akan dinilai berhasil manakala menciptakan kepuasan dari setiap pelayanan yang mereka terapkan terhadap masyarakat. Walau tidak menghasilkan keuntungan / profit, namun segala fasilitas seperti gaji, tunjangan dan kesejahteraannya dijamin oleh pemerintah melalui pajak yang dibayar oleh rakyat. Betapa anehnya jika para petugas pelayanan itu didapati hidup serba mewah, sementara pembayar pajaknya saat ini pun masih hidup dibawah garis kemiskinan. Bahkan dirjen pajak selaku pimpinan atas pungutan pajak rakyat itu terlihat sibuk dengan Motor Gedenya bersama jajaran dibawahnya.

Pemimpin yang kuat tidak saja berani menegakkan berlakunya kebijakan secara umum namun harus pula berani menegakkan aturan yang ketat terhadap pihak internalnya. Sekalipun tidak disukai rekan kerja dan bawahannya. Mereka yang melakukan korupsi sesungguhnya telah berpisah dengan komitmen integritas pada negara. Siapapun pemimpinnya tidak perlu mentolerir keberadaan mereka kecuali akan dicurigai menjadi bagian dari kroni tersebut. Sulitnya para pemimpin melakukan ketegasan justru disinyalir bahwa pemimpin tersebut lemah atau justru ikut menyuburkan korupsi yang berlangsung. Apalagi Laporan LHKPN bukanlah angka yang valid untuk mengetahui fakta riil dari kekayaan pejabat penyelenggara negara saat ini. Sebab faktanya, banyak aset-aset yang sengaja tidak dibalik nama namun kepemilikan pisiknya justru bisa dikuasai oleh para pejabat korup itu.

Penulis : Andi Salim
Editor : Khairil Aswat