Mengapa Bicara Kesejahteraan Kepada Seorang Hama Politik

Kasatnews.id , Jakarta – Memasuki musim pemilu seperti sekarang ini tak jarang kita mendengar berbagai ungkapan “kesejahteraan” baik bagi kepentingan perseorangan, kelompok, atau pun komunitas. Memang membicarakan hal yang satu ini sangat menarik, dan tak sudah sudahnya kata kesejahteraan ini menjadi key word yang disampaikan oleh siapapun dalam berbagai pembicaraan. Apalagi terhadap mereka yang ingin mempengaruhi dan saling beradaptasi guna mengaitkan persepsi komunikasi yang akan dibangun. Kata sejahtera ini seolah-olah harga mati dari segenap topik yang dilontarkan untuk diungkap secara panjang lebar pada akhirnya. Tanpa bicara kesejahteraan pembicaraan akan menjadi hambar oleh karenanya tak jarang pula kata ini menghiasi bibir-bibir yang berjanji dibalik kepentingannya demi menghipnotis siapa lawan bicaranya.

Dalam pemikiran para ahli, kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Bahkan lebih jauh lagi, kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, sehingga setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat. Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan imunitas sosial yang dimilikinya.

Dalam pemikiran masyarakat awam, kesejahteraan acap kali dikaitkan dengan ekonomi. Hal ini karena kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sering dimaknai sebagai keuntungan dari hasil beraktifitasnya. Sehingga keuntungan yang didapatkan melalui kegiatan tersebut, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah mengolah lahan lahan pertanian dan perkebunan, termasuk peternakan sekalipun. Lapisan kesejahteraan ekonomi mencakup individu, masyarakat dan negara. Maka tak heran, pemikiran tentang kesejahteraan selalu ditujukan kepada tercukupinya kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar tersebut secara adil dan merata.

Luasnya cakupan wilayah pembahasan tentang kesejahteraan menampakkan kompleksitas persoalan yang semestinya menjadi keramat untuk dilontarkan. Sebab negara yang notabenenya memiliki sumber daya dan sumber dana sedemikian besar saja, masih kewalahan dalam memasuki ranah ini hingga tak mampu menyelesaikan pemenuhan kesejahteraan masyarakat ini secara tuntas. Ketersediaan lapangan pekerjaan, bunga kredit yang ringan, harga-harga yang terjangkau serta kecukupan atas barang dan jasa, masih saja menjadi polemik yang tak berkesudahan hingga detik ini. Bahkan dari laporan resmi Badan Kebijakan Fiskal yang menyampaikan Tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%).

Sehingga jargon kesejahteraan bagaikan fenomena yang mampu untuk di ilustrasikan namun menjadi sulit direalisasikan untuk mendapatkannya. Apalagi upaya mewujudkan hal itu menjadi bergeser sedemikian jauhnya terhadap realitas atas apa yang dibangun oleh pemerintah dengan apa yang diharapkan masyarakat. Sebab apa yang terdapat didalam konsep pemerintah yang dituangkan melalui kebijakan para pejabat selaku kroninya, didasari pada pemikiran bagaikan mendapatkan bangunan yang Megah beserta fasilitas Kolam renang dan sarana Fitnes yang tersedia, berikut Motor Gede dan Mobil Mewah sebagaimana yang mereka tampilkan ke publik selama ini. Pendapat itu pun semakin diperkeruh oleh para kalangan akademisi yang haus akan job vacancy pasca kelulusan mereka dari universitas selaku almamater yang menggemblengnya.

Sedangkan, harapan atas kesejahteraan yang didambakan rakyat kecil sebatas rumah sederhana dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kesehatan dan biaya pendidikan yang terjangkau. Simulasi yang sering keliru ini akibat terlalu percayanya pemerintah terhadap konsep-konsep yang dibangun oleh kalangan akademisi dari para pemilik kekuatan otak kiri yang dianggap cerdas secara akademik. Namun faktanya, mereka tidak pernah mewujudkan apapun dalam upaya menggapai kesejahteraan masyarakat melalui kreatifitas penelitiannya untuk mendekati sistem yang menunjang hasil pertanian, peternakan dan perkebunan termasuk kelautan dari alat-alat produksi yang diciptakannya, oleh karena miskinnya kreatifitas dari mereka tentunya. Mereka bahkan kalah dari seorang pria Indramayu bernama Darmin yang sudah banyak menemukan varietas unggul padi yang dihasilkannya untuk memberikan manfaat bagi petani di Indonesia meskipun hanya lulusan Sekolah Dasar saja.

Kesejahteraan pada akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Sebab betapa tidak, usaha kearah sana acap kali diperjuangan sejak terbit matahari hingga melintasi waktu terbenamnya. Pangan Indonesia pun semakin bergantung pada importir yang mengancam harga pasca panen dari produksi lokal para petani desa. Dongeng kesejahteraan kini dilanjutkan oleh para politikus lima tahunan yang menyeret isu ini untuk dijanjikan sebagai jargon politiknya. Bahkan partai politik pun tak kalah malu untuk menyuarakan hal ini sebagai corong formalitas demi membodohi masyarakat awam yang lugu dan polos di seantero negeri ini. Walau sudah pasti tidak terbukti oleh karena sarana dan prasarana penunjangnya yang tidak mereka miliki, namun tetap saja kata “sejahtera” ini mampu menghipnotis masyarakat luas dari kejaran mimpinya yang tak berkesudahan. Inilah realitas bangsa ini sesungguhnya.

Walau penulis tidak bisa berbahasa londo, namun satu pertanyaan yang ingin ajukan untuk para politikus yang gemar mengumbar janji tersebut. How do you get there?, Tentu saja mereka akan sulit menjawabnya bahkan boleh jadi menjadi bisu. Oleh karena hal ini hanya bisa dijawab oleh para petarung ekonomi yang acap kali berjuang tanpa henti demi mendapatkan standard kehidupan yang layak bagi keluarganya. Sebab, para politikus itu biasa bekerja dengan cara melakukan kerja-kerja politiknya bukan sebagai pelaku ekonomi layaknya merintis usaha dari bawah. Maka menjadi tak heran, jika upaya politiknya sering melandasi perbuatan mereka dari bagaimana mempolitisasi atas aksi apapun termasuk upaya korupsi yang dilancarkannya. Dari caranya itu, mereka mendapat kekayaan yang luar biasa hingga masyarakat menilainya sebagai sosok yang mampu mendatangkan kesejahteraan sebagai mana yang tampak dari penampilannya.

Penulis : Andi Salim