Wajah Ombudsman Tercoreng: Ketua Baru Jabat 6 Hari Diciduk Kejagung dalam Kasus Intervensi PNPB Nikel 2025

Kasatnews.id , Jakarta – Lembaga yang selama ini dikenal sebagai “pelindung” hak masyarakat dari maladministrasi justru kini berada di pusaran skandal. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditahan Kejaksaan Agung hanya enam hari setelah dilantik untuk periode 2026–2031.

Penahanan dilakukan pada Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 11.19 WIB. Hery terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dengan tangan diborgol saat keluar dari Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta.

Kasus ini langsung mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir pengaduan masyarakat atas pelayanan publik, sengketa administratif, hingga hak korektif terhadap penyelenggara negara.

Dugaan Suap Rp1,5 Miliar: Intervensi PNBP Tambang Nikel

Kejagung menetapkan Hery sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap terkait tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025. Ia diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar.

Dalam konstruksi perkara, Hery disebut terlibat dalam pengurusan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perusahaan tambang, yakni PT TSHI.

Perusahaan tersebut diduga meminta agar Ombudsman mengoreksi atau mempengaruhi perhitungan PNBP yang dinilai merugikan pihak perusahaan. Dugaan ini mengarah pada praktik intervensi lembaga pengawas demi kepentingan korporasi.

Peristiwa tersebut terjadi pada 2025, saat Hery masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.

Ironi Lembaga Pengawas: Dari “Pengadil Administrasi” Jadi Tersangka

Kasus ini menjadi ironi tajam. Ombudsman selama ini memiliki mandat strategis dalam mengawasi pelayanan publik dan menindak dugaan maladministrasi oleh pejabat negara.

Namun, dengan ditahannya pucuk pimpinan, publik kini mempertanyakan, Apakah fungsi pengawasan Ombudsman selama ini berjalan objektif dan Sejauh mana integritas rekomendasi Ombudsman bebas dari intervensi serta Apakah ada potensi kasus serupa dalam penanganan laporan masyarakat sebelumnya?

“Krisis Kepercayaan dan Desakan Bersih-Bersih Internal”

Penahanan Ketua Ombudsman berpotensi menimbulkan krisis legitimasi serius terhadap lembaga tersebut. Dalam konteks negara hukum, Ombudsman merupakan instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik.

Jika pucuk pimpinan terseret kasus suap, maka kepercayaan terhadap seluruh sistem pengawasan ikut tergerus.

Sejumlah pihak kini mendesak:
Audit menyeluruh terhadap penanganan laporan strategis di Ombudsman
Evaluasi integritas pejabat internal
Transparansi atas rekomendasi yang pernah dikeluarkan terkait sektor tambang dan PNBP

“Alarm Bahaya Tata Kelola Negara”

Peristiwa ini bukan sekadar kasus individu, melainkan alarm keras terhadap tata kelola pengawasan negara. Ketika lembaga pengawas diduga bisa “diatur”, maka potensi kerugian negara dan ketidakadilan publik menjadi semakin terbuka lebar.

Penegakan hukum oleh Kejagung menjadi ujian awal. Namun, yang lebih penting adalah keberanian membuka seluruh jejaring kasus, termasuk kemungkinan pihak lain yang terlibat.

Jika benar terjadi intervensi terhadap PNBP, maka ini bukan hanya soal suap, tetapi menyangkut potensi kebocoran penerimaan negara.

Kasus ini kini menjadi sorotan nasional. Publik menunggu, apakah ini akan berhenti pada satu nama, atau justru membuka tabir praktik yang lebih luas di balik lembaga pengawas negara tersebut.

(Tim/Kasat)