Ketua DPRD Batu Bara Minta Polemik PPPK Disikapi Bijak, Soroti Belum Cairnya Gaji dan Perlunya Solusi Konkret

Kasatnews.id | Batu Bara — Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi’i meminta seluruh pihak menyikapi polemik tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bijak dan mengedepankan solusi yang tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan menyusul beredarnya video pernyataan Bupati Batu Bara, terkait kondisi anggaran daerah dan keberadaan tenaga PPPK.

Dalam video yang beredar, Bupati menyinggung anggaran sekitar Rp66 miliar yang menurutnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan. Pernyataan tersebut kemudian memicu perhatian publik setelah muncul ucapan yang dinilai sebagian pihak berkaitan dengan kemungkinan pemberhentian PPPK.

Menanggapi hal itu, Syafii menilai persoalan PPPK tidak dapat diselesaikan dengan pernyataan yang berpotensi menambah kegelisahan para tenaga honorer maupun PPPK, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang mereka hadapi.

“Persoalan ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Karena itu, perlu dicari jalan tengah dan solusi yang bijak, bukan menimbulkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat,” ujar Syafii kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memang penting bagi kemajuan daerah. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan hak tenaga kerja, khususnya PPPK yang hingga kini masih menunggu kepastian terkait hak dan kesejahteraan mereka.

Menurut Syafii, DPRD berharap persoalan tersebut dibahas secara terbuka dan matang melalui komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, legislatif, dan pihak terkait agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Sorotan terhadap persoalan PPPK semakin menguat karena hingga saat ini sebagian tenaga PPPK paruh waktu di lingkungan pendidikan disebut belum menerima gaji selama lebih dari empat bulan. Kondisi itu dinilai telah berdampak terhadap kehidupan ekonomi para tenaga pendidik.

Ketua Forum Komunikasi PPPK Paruh Waktu Disdik Batu Bara, , mengaku para PPPK merasa kecewa karena sampai saat ini belum ada kepastian pembayaran hak mereka, sementara polemik yang berkembang justru menambah tekanan psikologis di kalangan tenaga pendidik.

“Kami hanya berharap ada kepastian terkait hak kami. Karena sudah lebih dari empat bulan gaji belum diterima, sementara kebutuhan hidup terus berjalan,” ujarnya.

Ia juga berharap para pemangku kebijakan dapat menyampaikan pernyataan yang menenangkan dan mencerminkan sikap kepemimpinan, terlebih ketika disampaikan di ruang publik yang dihadiri para tenaga pendidik.

Menurutnya, forum RDP yang sebelumnya digelar juga belum memberikan jawaban pasti terkait solusi pembayaran gaji maupun kejelasan status PPPK paruh waktu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, saat coba dikonfirmasi media ini terkait polemik PPPK dan keterlambatan pembayaran gaji, nomor telepon yang bersangkutan tidak dapat dihubungi. Media ini mendapati panggilan tidak tersambung yang diduga telah diblokir.

Kondisi tersebut turut memunculkan penilaian dari sejumlah pihak bahwa komunikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara belum berjalan maksimal di tengah persoalan yang sedang dihadapi para tenaga pendidik. Bahkan, muncul anggapan bahwa kepemimpinan di Dinas Pendidikan saat ini belum mampu membawa sektor pendidikan ke arah yang lebih baik, khususnya dalam menyikapi persoalan PPPK yang hingga kini belum menemukan solusi pasti.

Para tenaga PPPK berharap pemerintah daerah dapat segera menghadirkan langkah konkret dan komunikasi yang lebih menyejukkan agar situasi tidak semakin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya bagi tenaga pendidik yang selama ini masih menjalankan tugas di sekolah-sekolah. (Tim/Kasat)