Diduga Jadi Bancakan, Anggaran Bansos Dinsos Batu Bara dan CSR Perusahaan Tumpang Tindih?

Kasatnews.id | Batu Bara — Pengelolaan anggaran bantuan sosial di Dinas Sosial P3A Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan tajam. Selain anggaran APBD miliaran rupiah, Sebelumnya bantuan CSR perusahaan tahun 2024 dipersoalkan, Kini bantuan Bansos APBD dan distribusi CSR Perusahaan 2025 juga diduga tidak transparan dan berpotensi tumpang tindih.

Berdasarkan telaah data SiRUP LKPP Tahun Anggaran 2025, Dinsos Batu Bara tercatat menganggarkan sekitar Rp2,9 miliar lebih untuk berbagai paket “Belanja Barang/Bahan Diserahkan kepada Masyarakat”.

Menariknya, paket-paket tersebut mayoritas berisi sembako seperti, beras, minyak goreng, gula, susu, teh, hingga family kit.

Menurut Kadinsos Muliadi SE, Bahwa dirinya ketika di konfirmasi mengatakan akan menjelaskan persoalan ini, Namun hal itu belum terealisasi sebagaimana janji nya akan menjelaskan distribusi Bansos 2024-2025 tersebut hingga berita ini dilayangkan ke redaksi media ini. Namun jika Kadinsos Muliadi SE dapat memberikan jawaban, akan di tayangkan kembali oleh redaksi media ini untuk berita selanjutnya. (16/5/2026).

Di sisi lain, saat bersamaan sejumlah perusahaan besar yang berada di wilayah Batu Bara juga tercatat menyalurkan bantuan CSR serupa, termasuk bantuan daging Idul Fitri PT INALUM senilai Rp560 juta dan bantuan sembako masyarakat terdampak banjir pada tahun 2025.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya Bansos tumpang tindih yang mana bantuan CSR dan APBD bersamaan di distribusikan kepada masyarakat. Hal itu menjadi sorotan terhadap dugaan pemecahan paket pengadaan hingga potensi pengaburan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat.

Lebih mengejutkan lagi, Nama BKKKS (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial) juga ikut disorot setelah ditemukan pola anggaran bertahap dengan nilai identik pada kegiatan tahun 2024.

Sebagaimana dalam surat konfirmasi Nomor: 029/KL-KN/V/2026, atas ditemukan nya kegiatan BKKKS Tahap I dan Tahap II masing-masing sebesar Rp243,2 juta dengan pola yang dinilai tidak mencerminkan kebutuhan riil.

Tak hanya itu, pola pembayaran bantuan sosial LKS dan bantuan alat penyandang disabilitas juga disebut-sebut janggal karena struktur pencairannya dinilai tidak proporsional dan menggunakan pola penyedia berulang.

Terkait bantuan CSR kini mengarah kepada Kabag Ekbang Sekdakab Batu Bara Hardiman Sihombing yang dinilai tidak transparan terkait pencatatan distribusi bantuan CSR perusahaan sejak 2024 hingga 2025. Publik kini mempertanyakan total CSR yang masuk, siapa penerimanya serta apakah bantuan tersebut tercatat dan sinkron dengan program bansos APBD. Hingga pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab Kabag Ekbang yang baru saja dilantik kini menjabat sebagai Kabag Umum sekda Kab. Batu Bara yang lebih memilih Bungkam?

Hal mana jika terbukti adanya terjadi dugaan mark-up dan distribusi fiktif terhadap pendistribusian paket Bansos tersebut atau tumpang tindih bantuan, maka berpotensi melanggar ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang/jasa pemerintah, hingga Undang-Undang Tipikor.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinsos P3A maupun Kabag Ekbang Sekdakab Batu Bara belum memberikan klarifikasi resmi. (Tim/Kasat)