Bupati Batu Bara Diduga Lakukan Pembiaran, Plt Ka. Bapenda Tak Mampu Atasi Piutang PBB-P2 dan Retribusi Yang Terus Membengkak?

Kasatnews.id , Batu Bara – Berdasarkan analisis Piutang Pajak PBB-P2 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Batu Bara menunjukkan beberapa hal penting yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari Bupati Batu Bara. Sebab Bapenda adalah dapur dan mesin lokomotif pemerintah Kab. Batu Bara.

Alih- alih mendapatkan apresiasi dan menukil kan prestasi pencapaian dalam laporan kinerja, yang ada malah masalah terus bertambah terhadap pendapatan dari retribusi dan pajak terhitung dari tahun 2023 hingga tahun 2024.

Dari lampiran LHP BPK RI T. A 2023 – 2024 melaporkan bahwa Piutang Pajak PBB-P2 yang terus membengkak hingga dinilai Plt Ka. BAPENDA Batu Bara Dr. Mei Linda Suryanti Lubis, S.STP., M.AP tidak mampu menjalankan tufoksi sebagaimana perintah peraturan dan perundang-undangan yang ada. Namun dalam hal ini, Bupati Batu Bara tidak Respon dalam persoalan ini, hingga dinilai melakukan pembiaran.

Meski sering di hubungi redaksi media ini melalui HP nya, Plt Ka. Bapenda Batu Bara Dr. Mei Linda Suryanti Lubis, S.STP., M.AP tidak terbuka dan bungkam, Selasa (28/10/2025).

Dari Piutang pajak PBB-P2 yang membengkak di Kabupaten Batu Bara merupakan masalah serius yang perlu diatasi. Meskipun masyarakat desa dan kota tetap membayar pajak setiap tahun nya.

Identifikasi persoalan tersebut dapat di artikan atas kurangnya efektivitas penagihan yang efektif, sehingga piutang pajak terus membengkak. Terutama dalam hal menyajikan laporan yang terindikasi sering mengalami Kesalahan dalam pencatatan pendapatan?

Sementara itu dari Pajak Lainnya dan Retribusi (PAD) yang juga mengalami hal yang serupa, Namun “alih-alih” Bapenda merilis pencapaian pajak surplus dan mendapat apresiasi, disisis lain BPK RI menunjukkan bahwa ada kelebihan bayar jasa insentif petugas pajak pada tahun 2023. Anehnya lagi tercatat dalam register SP2D Bapenda Batu Bara kembali membayar kekurangan jasa insentif petugas pajak pada tahun 2024, semakin aneh?

Temuan BPK RI:

Temuan BPK RI menunjukkan bahwa ada masalah dalam pengelolaan keuangan di Bapenda Batu Bara, seperti:

– Kurangnya transparansi Pengelolaan keuangan Bapenda Batu Bara yang tidak transparan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana.

– Kurangnya akuntabilitas Bapenda Batu Bara mungkin tidak akuntabel dalam mengelola keuangan, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan.

Untuk itu diperlukan langkah perbaikan Untuk mengatasi masalah piutang pajak PBB-P2 dan pengelolaan PAD, Bapenda Batu Bara perlu melakukan beberapa langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas penagihan dan meningkatkan efektivitas penagihan pajak PBB-P2 dan retribusi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan data pajak dan retribusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan terlebih sikap tegas Bupati Batu Bara untuk melakukan evaluasi terhadap Plt Ka. Bapenda yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.

(Tim/Kasat)