Lapor Pak Gubernur! Pembangunan Jalan Provinsi Sei Bejangkar – Tg Tiram 2.9 M Cuai dan Mengancam Keselamatan Warga?

Kasatnews.id | Batu Bara – Terkesan mengabaikan keselamatan pengguna jalan, Proyek pembangunan jalan Provinsi pada ruas jalan sei bejangkar – Tanjung Tiram disoal warga sekitar dan acap kali mendapat protes para warga terhadap pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut.

Pasalnya pekerjaan jalan tersebut dinilai tidak menggunakan SOP keselamatan yang tidak memikirkan keselamatan warga sekitar dan pengguna jalan saat pekerja melakukan pekerjaan pembangunan jalan dengan mengabaikan keselamatan warga.

Diketahui dari plank proyek bahwa sumber pekerjaan dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang / UPTD. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tanjung Balai dengan No /Tgl Kontrak : 602/DPUPR/UPTD-TB/KPA/2721/2024; Tanggal 16 Agustus 2024. Dengan Nilai Kontrak : Rp. 2.923.123 500,00- Kontraktor : PT. AYU SEPTA PERDANA / Konsultan : PT. RAISSA GEMILANG, Namun tidak tertera isi volume pekerjaan bahu jalan yang seharus nya disebutkan dalam plank proyek tersebut. L

Kemudian untuk di konfirmasi awak media ini terkait SOP pekerjaan bahu jalan tidak menemukan konsultan pengawas dilapangan, hingga nyaris berujung ricuh ketika dikonfirmasi kepada pekerja.

” Kami tidak tahu, tanya sama konsultan nya pak Joshua, dia kadang ada, kadang entah dimana.” Ujar pekerja tersebut

Sebelumnya, warga sekitar dan pengguna jalan sebut saja Kamar juga merasa terancam keselamatan nya dalam menggunakan jalan tersebut, Sabtu (5/10/2024).

” Saya sangat kecewa dengan adanya proyek ini, jalan berdebu tanpa diperhatikan bagi warga sekitar dan pengguna jalan, Kordinator dan petugas di lapangan tidak melihat kondisi ketika kami warga pengguna jalan sedang beraktivitas serta jam pulang kerja baik itu waktu pagi, sore menjelang Maghrib, dan saya sendiri sempat menegur petugas untuk menertibkan jalan agar memperhatikan arus lalu lintas dengan upaya rekayasa jalan alternatif. ” Ujar nya

Lebih lanjut Kamar mengatakan, ” Malah sebaliknya petugas (Pekerja) terkesan arogan ungkapnya.

” Sekali lagi kami masyarakat berharap kepada Kontraktor atau pun pemerintah Provinsi dan Pemerintah setempat mengambil sikap atau solusi yang terbaik kepada kami warga sekitar pembangunan atau bagi warga pengguna jalan ini, Apa lagi proyek ini baru berjalan 60 hari yang mana masa pekerjaan nya selama 120 hari dan masih panjang waktu penyelesaian nya, Jadi tolong lah perhatikan keselematan warga sekitar dari debu, Pasir dan Batu yang berserakan.” Pungkas nya

Secara khusus, pengawasan dan penertiban yang dimaksud untuk tetap dak menyalahi SOP mulai dari pemasangan papan nama proyek yang seharusnya diatur kembali oleh gubernur setempat dalam bentuk peraturan gubernur.

Termasuk yang diatur didalam nya antara lain berisi informasi tentang nomor dan tanggal IMB, lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis bangunan, identitas pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana pembangunan dan volume isi kegiatan.

“Jangan seperti bangunan ‘Siluman’. Ucap warga sekitar

Dari sejumlah kaidah teknis pelaksanaan yang diduga tidak menjadi perhatian pihak pemborong atau rekanan dapat merugikan keselamatan dan ekonomi masyarakat sekitar pekerjaan berdampak pada tindakan melawan hukum.

(Tim/Blk)