Platform Politik Koalisi Besar Harus Sesuai Keinginan Rakyat

Kasatnews.id , Jakarta – Jika kita mengintip relasi informasi dari para capres yang saat ini nama-nama mereka begitu mengemuka seantero jagad nusantara, tentu kita harus menggunakan skala perbandingan yang cermat. Sebab para capres yang namanya muncul itu, selain memiliki kelemahan, mereka pun memiliki kelebihan yang sulit disangkal pula. Katakanlah penulis mencoba seobjektif mungkin dalam melakukan ungkapan berbagai persoalan yang melilit latar belakang para capres tersebut, termasuk isu yang menerpa diri mereka saat ini. Tentu nama Prabowo subianto yang paling fenomenal dibandingkan dua capres lainnya yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Walau dibalik itu kita pun harus jujur melihat sepak terjang para capres ini dari berbagai sudut pandang. Sehingga tulisan ini sedikitnya bisa bermanfaat bagi perenungan para pembaca sekalian.

Nama Prabowo Subianto memang sering dikaitkan dengan pencopotan dirinya selaku Pangkostrad pasca terjadinya kerusuhan massal 1998 silam. Dirinya dituding sebagai saksi atas pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM terkait kasus penculikan atau penghilangan paksa para aktifis mahasiswa kala itu. Isu miring tersebut terus menyertai dirinya tatkala beliau mengikuti pilpres beberapa waktu lalu. Namun, ungkapan KH. Said Aqil Siradj memiliki kisah unik soal ramalan Gusdur sebutan atas KH. Abdurrahman Wahid yang pernah meramalkan bahwa suatu ketika Prabowo bakal menjadi Presiden. Bahkan Gusdur menambahkan bahwa Prabowo merupakan sosok yang ikhlas dalam berpolitik. Sekelumit fakta ini tentu menjadi perenungan banyak pihak. Sebab ramalan Gusdur bukanlah sesuatu yang jarang terbukti kebenarannya.

Lain lagi dengan Anies Baswedan. Kemenangannya di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu, sungguh terasa fenomenal, selain dirinya seorang warga negara Indonesia yang berdarah Yaman, sosoknya pun dikaitkan pada berbagai isu Intoleransi hingga dirinya dicap banyak pihak sebagai Bapak Politik Identitas. Namun dibalik itu, beliau telah berhasil menarik simpatik partai Nasdem dan PKS serta partai Demokrat untuk menyetujui dirinya selaku Capres atas koalisi Perubahan untuk Persatuan atau disingkat KPP. Walau bakal cawapres mereka belum menemukan figur yang disepakati, akan tetapi sosok Anies telah direspon secara baik dari ke tiga partai yang mendukung dirinya tersebut. Tentu ini sebuah kenyataan yang harus diakui publik sekaligus menjadi informasi yang valid kebenarannya. Walau praktek politik identitas menjadi sulit dihindari kilahnya dalam beberapa kesempatan yang lalu.

Terhadap Ganjar Pranowo, tentu ingatan kita tertuju pada gagalnya Piala Dunia U-20 dimana publik menyayangkan pernyataan dirinya yang dianggap menjadi sumber persoalan dibalik pupusnya harapan timnas Garuda Nusantara untuk ikut berlaga pada piala dunia U-20 2023 pasca latihan persiapan mereka. Walau pernyataan Presiden Jokowi agar jangan mencampur adukkan antara urusan olah raga dengan haluan politik luar negeri Indonesia yang menentang Zionist Israel atas penjajahannya terhadap bangsa Palestina sejak era Soekarno selama puluhan tahun silam. Namun nyatanya, Ganjar Pranowo tetap saja berhasil meraih golden tiket untuk ikut berkontestasi capres 2024 yang didapatnya dari rekomendasi partai sebagaimana yang disampaikan atas penugasan dirinya oleh Megawati selaku Ketum PDI Perjuangan dimana dirinya telah lama menjadi kader partai tersebut.

Kunjungan Prabowo Subianto ke kediaman Jokowi di hari lebaran pertama ini tentu dalam upaya guna memastikan dukungan Jokowi terhadap dirinya selaku Capres dari Koalisi Besar yang akan digadang-gadang nantinya. Apalagi pasca pengumuman Megawati yang menugaskan Ganjar Pranowo untuk ikut berkontestasi sebagai alternatif pilihan sekiranya PDI Perjuangan ikut bergabung pada cluster koalisi tersebut. Sebab jika dalam internal PDI Perjuangan publik telah selesai mendorong upaya bagi munculnya nama Ganjar pada pencalonan yang diusung PDI Perjuangan hingga pada akhirnya hal tersebut diterima Megawati atas kehendak masyarakat Indonesia, maka tahap berikutnya adalah bagaimana penggalangan nama capres ini muncul pada putaran perundingan di tingkat Koalisi Besar yang tentu saja terkait dengan bargaining pada partai-partai lain sebagai pesertanya.

Sekali pun Jokowi dianggap sebagai King Maker atas munculnya inisiatif koalisi besar sebagaimana yang disampaikan oleh Zulkifly Hasan beberapa saat lalu, namun hal itu tidak serta merta bisa menentukan posisi capres dan cawapres yang menjadi target dari tiga faksi kekuatan yang tergabung ke dalam cluster koalisi tersebut, dimana setiap faksi akan memperjuangkan posisinya secara ketat pula, oleh karena setiap faksi akan bersaing guna menghitung kondisi kekuatan partainya yang berangkat dari apa dan sejauh mana posisi tawar yang mereka ajukan. Termasuk figur-figur capres yang disukai rakyat dengan segenap keunggulan yang dimiliki dan catatan latar belakang yang baik dimata rakyat tentunya. Pada fakta inilah segala realitas itu dikemukakan hingga posisi kedudukan capres bukanlah sekedar keinginan yang sering dianggap bisa dipaksakan.

Jika Megawati saja bisa mengikuti selera masyarakat, artinya mau tidak mau pilihan partai politik harus disesuaikan dengan selera rakyat, betapa perundingan tiga faksi yang tergabung ke dalam Cluster koalisi besar pun akan menjadi perhatian dan konsentrasi publik dalam mengawal kehendaknya. Sebab, bagaimana pun Koalisi Besar ini dianggap publik sebagai gabungan kekuatan yang mewakili kelompok nasionalisme kebangsaan bagi upaya melawan arus politik identitas yang sarat intoleransi serta menjadi rival beratnya kelompok ini pada kontestasi pilpres 2024 nantinya. Sehingga, kekeliruan dalam menentukan siapa capres dan cawapres yang akan diusung, tentu berdampak pada menguatnya perolehan elektabilitas calon presiden yang akan diusung oleh koalisi besar ini pada akhirnya.

Memaksakan diri untuk posisi capres bisa berdampak gagalnya pembentukkan Koalisi besar yang pada akhirnya mendatangkan tiga kontestan pasangan capres yang akan bertarung. Namun persoalannya bukan sesederhana itu. Jika istilah dalam pengungkapan korupsi ada sebutan Follow the Money, Maka dalam istilah politik ada ungkapan yang disebut sebagai Follow the voice of the people artinya rakyat akan memilih kepada siapa yang menjadi seleranya. Tentu saja calon-calon yang bukan keinginan rakyat akan tereliminasi hingga mendapati dirinya dalam kekalahan. Apalagi potensi diluar itu, Ganjar masih memiliki PSI dan partai Hanura yang nyata-nyata mendukung dirinya. Belum lagi berbagai relawan dan ormas-ormas pendukung yang secara potensial memiliki basis suara yang tidak sedikit.

Jokowi memang di panuti oleh segenap masyarakat Indonesia. Namun memaksa dirinya untuk berpihak pada salah satu capres yang tidak di inginkan rakyat, tentu menjadi misleading bagi kebaikan bangsa ini pula. Upaya meraih simpatik datangnya dari pribadi para capres masing-masing. Hal itu terkait dengan kemampuan, latar belakang serta dukungan takdir yang dibentangkan Tuhan kepada seseorang. Tak jarang syahwat politik sering kandas hanya melihat jalan didepan seolah-olah memberikan peluang, namun faktanya hanya menguras dan membuang takdir yang semestinya bisa diraih oleh seseorang pada posisi yang sedikit lebih rendah. Sebaiknya Prabowo Subianto mewaspadai hal itu untuk berpikir secara bijaksana. Sebab bagaimana pun, suatu pengabdian tidak harus dengan jabatan Presiden, namun bisa pula sebagai Wapres atas kehendak rakyat.

Penulis : Andi Salim