Senator Asal Sumut Penrad Siagian Tolak Kepala Daerah Dipilih Melalui DPRD

Kasatnews.id, Medan  – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara, Pdt Penrad Siagian menyatakan menolak pemilihan kepala daerah yakni Bupati, Walikota hingga Gubernur dipilih melalui Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Sebab hal itu merupakan kemunduran demokrasi di tanah air.

*Saya benar-benar menolak pemilihan kepala daerah dilakukan melalui anggota dewan. Sebab itu sebagai kemunduran demokrasi di masyarakat tanah air,”kata Penrad Siagian saat melakukan pertemuan dengan kalangan insan jurnalis di Kota Medan, Selasa (17/12/2024).

Penrad Siagian mengaku meragukan wacana pemilihan kepala daerah melalui anggota dewan muncul dari masyarakat. Malah Penrad berkeyakinan wacana itu sengaja dimunculkan oleh para elit politik di tanah air.

Meski demikian dia mengakui Pilkada langsung membutuhkan banyak biaya. Apalagi hal itu secara terang-terangan terjadinya money politik.

“Kita sudah ketahui bersama bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Sehingga pemilihan harus dilakukan secara langsung juga, baik gubernur, bupati dan wakil rakyat.

Lalu, lanjut Penrad Siagian, bagaimana untuk menghindari terjadinya money politic atau politik uang , maka hendaknya ditunjukkan para elit politik untuk turut berani melawan atau tidak melakukan money politic. “Makanya yang harus diperbaiki yakni elit politik sendiri yang harus memperbaiki diri. Silahkan politisi dan anggota parlemen sudah saatnya benar benar bersama masyarakat, jangan hanya seperti selama ini atau selama lima tahun tidak ada kontribusinya sehingga pas mau pemilu baru sibuk mengeluarkan uang,”paparnya.

“Untuk mencegah politik uang maka tidak benar juga kita harus membakar kedaulatan rakyat. Gak benar juga itu.. Seharusnya mempertegas aturan yang sudah diterapkan dengan benar benar melakukan hukuman terhadap orang orang yang benar benar melakukan money politik,”imbuhnya.

Bahkan Penrad Siagian menilai munculnya money politic ini juga dilakukan oleh elit politik sendiri. Sehingga orang orang yang duduk di parlemen atau eksekutif bagi orang yang berduit saja. Sehingga orang orang cerdas dan merakyat tidak masuk dalam lingkaran penguasa. (Jam)