Presiden Jokowi Tegaskan Kepada Pemerintah Daerah Agar Gunakan Produk Lokal
Kasatnews.id , Jakarta – Di saat dunia masih menghadapi situasi dengan ketidakpastian dalam memacu pertumbuhan ekonomi Negara dan di pelosok Daerahnya, Presiden Jokowi kembali menegaskan kepada pemerintah di daerah agar menggunakan dan membeli produk sendiri.
Dengan langkah yang di rencanakan dan terukur di setiap pembelian barang (produk) luar dengan tidak menggunakan APBN, APBD, dan anggaran BUMN untuk tidak membeli barang import tersebut.
” Saya telah menginstruksikan ke seluruh jajaran pemerintah untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan tidak membeli barang-barang impor, ini uang rakyat, keliru besar jika melakukan itu.” Tegas Jokowi disaat memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di Jakarta Convention Center (JCC), pada Selasa, 24 Mei 2022.
Selanjutnya, Kepala Negara mendorong agar produk-produk lokal dapat segera di masuk kan dalam katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sejauh ini yang punya e-Katalog Lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Karena itu, saya mendorong pemda-pemda lain untuk segera membangun e-Katalog Lokal ini.ucap Jokowi lagi
Upaya tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas dari produk-produk dalam negeri, kiranya perlu segera draf produk dalam negri masuk ke dalam e-Katalog Lokal dan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah, serta membuka lapangan kerja.
Lebih lanjut, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.
“Komitmennya berapa? Mana yang sudah realisasi? Inilah yang namanya aplikasi platform yang ingin kita bangun, agar sekali lagi jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
(Tim/As)
