Legislator PAN Prihatin Keberadaan PIK Medan Semakin Memburuk di Masa Kepemimpinan Bobby Nasution

Kasatnews.id, Medan – Pemerintah Kota Medan dinilai melemahkan pengawasan atas fungsi Komplek Pusat Industri Kecil (PIK), yang semestinya difungsikan sebagai tempat produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebab berdasarkan pemantauan Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (Formas-PP) melaporkan bahwa lokasi PIK di Jalan Rahmad, Kelurahan Medan Tenggara (Menteng), Kecamatan Medan Denai hanya memiliki beberapa ruko dari puluhan yang memproduksi sepatu, tas, dan baju, sementara sisanya diubah menjadi rumah tinggal.

Fakta mengejutkan lainnya adalah hilangnya plang PIK yang biasanya terpasang di pintu masuk, yang bersebelahan dengan Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Medan, dan warga setempat melaporkan bahwa plang tersebut dicuri.

Penduduk setempat juga menyampaikan bahwa PIK Kota Medan telah berubah fungsi dari Pusat Produksi Industri Kecil menjadi rumah tempat tinggal dan usaha lainnya. Alih fungsi ini dirasa sangat mengkhawatirkan bagi beberapa pengerajin sepatu dan tas. Bahkan Dinas Pariwisata Kota Medan yang dulunya sering mengunjungi lokasi PIK kini sepi dan tidak pernah lagi datang ke sana.

Alih fungsi ini diperkirakan terjadi setelah adanya permainan dari oknum pejabat Pemko Medan dan pihak terkait lainnya. Anggota DPRD Medan, Edi Sahputra, menyikapi hal tersebut menilai bahwa lemahnya pengawasan dari pihak Pemko Medan dan adanya oknum yang menjual perumahan di Komplek PIK menyebabkan terjadinya alih fungsi tersebut. Ia meminta dinas terkait untuk menertibkan dan mengembalikan fungsi PIK Kota Medan seperti sebelumnya.

Dia mengaku prihatin sejumlah pelaku UMKM yang masih memproduksi usaha di lokasi PIK kondisinya yang semakin memburuk saat di masa kepemimpinan Walikota Medan Bobby Nasution. Untuk itu Edi Sahputra meminta Pemko Medan untuk mengembalikan fungsi PIK Kota Medan menjadi tempat produksi UMKM seperti semula, sebab saat ini, hampir 75 persen dari ruko yang ada berubah fungsi menjadi rumah toko.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen masyarakat dan pemerintah untuk mendukung UMKM. Dibutuhkan keterlibatan dari hulu hingga hilir secara utuh untuk mendukung perkembangan UMKM. Sejauh ini, program PIK Kota Medan hanya menjadi jargon belaka dan tidak berjalan secara efektif.

Bagaimana bisa bahannya disubsidi seperti di Jawa, di mana bahan dan tenaga kerja UMKM dibantu oleh pemerintah setempat sehingga nilai jualnya bisa murah? Prodak lokal sekarang kalah bersaing dengan barang dari luar yang bahkan lebih mahal tetapi memiliki kualitas yang lebih baik.

Peran pemerintah sangat penting untuk menjembatani kesenjangannya, sehingga harga dan kualitas produk lokal bisa bersaing.(R)