Interupsi di Sidang Paripurna, Hendro Susanto Minta Pj Gubsu Tingkatkan Keamanan dari Bahaya Narkoba dan Judi

Kasatnews.id, Medan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Hendro Susanto, menyampaikan interupsi saat sidang Paripurna DPRD Sumut, Jumat (10/11/2023). Legislator PKS ini meminta Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Hassanudin untuk meningkatkan keamanan di provinsi dari bahaya peredaran narkoba dan seluruh praktik judi online dan juga judi tembak.

“Pj Gubsu beserta seluruh jajaran harus serius melakukan upaya preventif terhadap bahaya peredaran Narkoba, aksi brutal Begal dan judi. Bupati/walikota, Kapolres dan Kodim harus dilibatkan untuk sama-sama menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Sumut. Apalagi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi, seperti Pemilu, Pilpres dan Pilkada di Tahun 2024 mendatang. Harus ada suasana aman kondusif. Kita yakin Bapak Hassanudin bisa melakukan ini dengan baik,” kata Hendro Susanto kepada wartawan di Medan, Minggu (12/11/2023).

Hendro mengaku pernyataan itu disampaikannya langsung di hadapan Pj Gubsu dan Forkopimda yang hadir di sidang paripurna. Selain soal narkoba dan judi, Hendro juga meminta Pj Gubsu, bupati dan walikota untuk segera melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Sebab, Provinsi Sumut beserta kabupaten/kota akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

“Sehingga untuk menjadikan pelaksanaannya berjalan baik dan damai, maka diperlukan juga dukungan dari Pj Gubsu, bupati dan walikota,” ucap Hendro.

Berkaitan dengan hal itu, lanjutnya, Hendro juga meminta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada tahun 2024 mendatang. Hal ini bertujuan agar menghadirkan demokrasi yang berkualitas dan bermartabat demi hadirnya pemimpin yang bisa memberikan perubahan di Republik Indonesia.

“Dan juga menghadirkan para wakil rakyat yang perduli, benar-benar bekerja, mendengar, membela dan mengurus rakyatnya setiap saat. Bukan 5 tahun sekali baru turun ke masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat perlu bertemu dengan anggota dewan yang telah dipilihnya guna menyampaikan aspirasi dan keluhan,” tegasnya.

“Begitu juga dengan masyarakat yang selalu menginginkan perubahan, jangan mau tergoda atau berprinsip terhadap Money Politic, karena kondisi seperti ini tidak akan membawa perubahan. Bersama-samalah kita melakukan perubahan. Pemerintah, legislatif dan rakyat,” pungkasnya.(jam)