Transparansi Dibungkam? Kegiatan Pengadaan Pemkab Batu Bara Tak Tayang, Peran UKPBJ Dipertanyakan?

Kasatnews.id , Batu Bara — Komitmen transparansi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara patut dipertanyakan secara serius.

Pasalnya, berbagai kegiatan pemerintah daerah yang seharusnya wajib diumumkan melalui mekanisme lelang, tender, maupun swakelola, justru tidak tampak di ruang publik. Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan akses informasi dan memunculkan kecurigaan atas tata kelola anggaran daerah.

Ironisnya, situasi ini terjadi di tengah keberadaan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Kabupaten Batu Bara, lembaga yang secara normatif memegang peran sentral sebagai penjaga gerbang transparansi pengadaan. Ketika informasi tidak ditayangkan, publik wajar bertanya: apakah fungsi UKPBJ berjalan, atau sengaja dilumpuhkan?

Secara regulasi, UKPBJ wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SiRup LKPP. Kewajiban tersebut bukan pilihan, melainkan perintah hukum untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dapat diawasi masyarakat.

Namun fakta di lapangan menunjukkan, banyak kegiatan yang tak terlacak jejak digitalnya, baik dari sisi perencanaan, metode pengadaan, hingga pelaksana kegiatan.

Lebih jauh, UKPBJ juga bertanggung jawab mengelola proses pengadaan dari hulu ke hilir, mengawasi pelaksanaan agar sesuai ketentuan, serta menyediakan informasi pengadaan secara terbuka. Jika informasi tersebut tidak tersedia, maka patut diduga terjadi pembiaran sistemik, atau lebih jauh lagi, upaya menutup akses publik terhadap penggunaan anggaran.

Ketiadaan transparansi ini bukan persoalan sepele. Praktik pengadaan yang tidak diumumkan secara terbuka berpotensi membuka ruang pengondisian pemenang, rekayasa swakelola, hingga penyamaran belanja yang sulit diawasi. Publik pun dipaksa berspekulasi, apakah kegiatan benar-benar ada, atau sekadar formalitas administrasi?

Aktivis antikorupsi menilai, lemahnya publikasi pengadaan merupakan indikator awal tata kelola anggaran yang bermasalah.

” Tak jarang ditemukan dilapangan terhadap kegiatan yang tidak tayang di SiRup atau SPSE namun diam-diam dikerjakan dan tiba-tiba sudah selesai pengerjaan nya, Kalo di tanya ke Ka. UKPBJ kenapa pekerjaan tidak tayang, Ka. UKPBJ jawab dengan santai, tanya kan aja langsung sama Dinas nya?”

Ketika informasi disembunyikan, fungsi pengawasan masyarakat otomatis mati, dan akuntabilitas keuangan daerah tereduksi menjadi laporan internal semata. Banyak masalah tersembunyi di UKPBJ, Pembiaran adalah keuntungan bagi prilaku koruptif.

Masyarakat Kabupaten Batu Bara menuntut UKPBJ tidak lagi bersembunyi di balik jargon reformasi birokrasi. Seluruh kegiatan pengadaan wajib ditayangkan secara terbuka, lengkap, dan dapat diverifikasi publik. Jika tidak, maka wajar bila publik menilai transparansi di Batu Bara sekadar slogan tanpa implementasi.

Ketertutupan informasi pengadaan bukan hanya melanggar prinsip good governance, tetapi juga mencederai hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang daerah dibelanjakan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pengadaan barang dan jasa berpotensi berubah dari instrumen pelayanan publik menjadi ladang gelap yang minim pengawasan.

(Tim/Kasat)