Rekonsiliasi ADD Pengeluaran BKAD Ta 2024 Jadi Sorotan, APH Diminta Peka Modus Operandi Ratusan Milyar ADD dalam Dugaan Korups!

Kasatnews.id | Batu Bara — Pengelolaan anggaran desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024 mulai menjadi sorotan publik. Redaksi Kasatnews.id secara resmi melayangkan Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Terbuka II kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Batu Bara Dr Mei Linda Suryati S.Stp.M.Ap terkait sejumlah data realisasi belanja transfer, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka. (15/6/2026)

Permintaan klarifikasi tersebut diajukan setelah dilakukan penelaahan terhadap sejumlah dokumen resmi pemerintah daerah, mulai dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa, data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), hingga Register SP2D Tahun Anggaran 2024.

Dari hasil penelusuran dokumen tersebut, ditemukan adanya sejumlah angka yang menurut pemohon membutuhkan penjelasan agar dapat dipahami secara utuh oleh publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 6 Tahun 2024, total Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 untuk 141 desa tercatat sebesar Rp63,33 miliar. Angka tersebut terdiri dari ADD Siltap dan Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa sebesar Rp59,72 miliar, ADD Merata Rp2,52 miliar, dan ADD Proporsional Rp1,08 miliar.

Sementara berdasarkan data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Dana Desa Kabupaten Batu Bara tercatat sebesar Rp136,01 miliar dengan realisasi dilaporkan mencapai 100 persen.

Namun pada saat yang sama, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 melalui BKAD, realisasi kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah tercatat mencapai Rp209,98 miliar, sedangkan total realisasi program BKAD mencapai Rp226,82 miliar.

Selain itu, berdasarkan penelusuran terhadap Register SP2D Tahun Anggaran 2024, ditemukan transaksi dengan nomenklatur Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing sebesar Rp4,977 miliar pada 11 Juni 2024 dan Rp4,977 miliar pada 2 September 2024 atau total Rp9,954 miliar dari total anggaran BKAD yang tercatat secara keseluruhan di table register SP2D 1Tahun pengeluaran BKAD hanya sebesar Rp11.256.254.559?

Atas dasar temuan tersebut, Redaksi Kasatnews.id meminta BKAD Batu Bara memberikan penjelasan rinci mengenai struktur pembentuk realisasi belanja transfer, rincian penyaluran Dana Desa dan ADD, hubungan antar-pos anggaran, hingga dokumen rekonsiliasi yang menunjukkan kesesuaian antara APBD, DPA/DPPA, Register SP2D, Buku Besar Belanja Transfer, LRA, dan LKPD Tahun 2024.

Permintaan tersebut juga mencakup daftar realisasi penyaluran ADD kepada seluruh 141 desa, termasuk nomor SP2D, tanggal pencairan, nilai bruto dan netto, serta desa penerima.

Menurut pemohon, keterbukaan informasi diperlukan agar tidak muncul ruang tafsir di tengah masyarakat dan seluruh data pengelolaan keuangan daerah dapat dibaca secara utuh serta akuntabel.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BKAD Kabupaten Batu Bara masih diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi atas surat yang telah disampaikan.

Kasatnews.id menyatakan akan membuka ruang hak jawab dan memuat penjelasan resmi dari pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan. (Tim/Kasat)