TPA Overload, Pengadaan Tanah Lama Dipertanyakan: Relokasi Baru atau Jejak
Penyertaan Modal PDAM Tirta Tanjung Puluhan Milyar, PAD Rugi Tiap Tahun, DPRD Kerja nya Apa?
Kasatnews.id | Batu Bara – Dapat diduga, keuangan PDAM jadi bancakan pejabat di Batu Bara, Masyarakat pengguna manfaat kecewa, iuran tiap bulan di pungut, jika terlambat bayar akan di putuskan, namun untuk mendapatkan air bersih jauh dari kata layak.
Dari mulai proyek penanaman pipanisasi dan pembaharuan mesin penghisap air nyaris tidak terdektesi dari kata transparan,
Masyarakat Batu Bara meminta DPRD Batu Bara untuk buat regulasi kontrak dan mekanisme PDAM, termasuk aturan Wanprestasi yang mengatur tentang pelayanan air bersih terhadap warga masyarakat pengguna air bersih. Itu DPRD Batu Bara apa saja kerja nya.?
Lebih parah nya lagi, menurut informasi yang di himpun bahwa Plant master proyeksi PDAM Tirta Tanjung lebih mengutamakan Komersial ketimbang melayani kebutuhan masyarakat (warga), sebab katanya lebih menguntungkan PDAM di bawah naungan Pemkab Batu Bara itu, namun laporan PAD tiap tahun tetap rugi juga.?
Sampai saat ini, warga masih mengeluhkan distribusi air bersih, menurut salah seorang masyarakat Batu Bara Hermansyah Hasibuan, Sabtu (31/8/2024) meminta agar Pj Bupati Batu Bara mencopot Plt Dirut PDAM Tirta Tanjung Dudi Darmawan yang tidak tanggap atas kinerja nya sendiri (tufoksi) terutama menanggapi keluhan masyarakat penerima manfaat air bersih.
Sementara itu diketahui bahwa penyertaan modal Puluhan Milyar guna meningkatkan pelayanan distribusi air bersih PDAM Tirta Tanjung jadi sorotan, ” Jangankan surplus, malah makin defisit alias Koleps, untuk itu, Pj Bupati Batu Bara agar menyurati BPKP Perwakilan Provinsi Sumut untuk melakukan Audit investigatif dengan tujuan tertentu atas penggunaan keuangan Negara/Daerah Batu Bara agar dapat diselamatkan dari bancakan pejabat korup.
Belum lagi soal iuran retribusi air bersih ujug-ujug nya naik dari sebelum nya 50 ribu/bulan, namun pihak manajemen PDAM tidak menggunakan slip porporasi secara legal, kemudian time jadwal pendistribusian air bersih tidak beraturan hingga warga menjalankan/mendapatkan distribusi air bersih sampai tengah malam. Lain lagi proyeksasi yang menelan milyaran rupiah diduga sarat korupsi.
Masih menurut masyarakat Batu Bara Hermansyah Hasibuan ,” Jika memang ada indikasi penyelewengan, maka lebih ditekankan penindakan ketimbang pencegahan yang mana agar setiap laporan penggunaan keuangan negara/Daerah Batu Bara dari mulai 2016 sampai 2024 setiap tahun nya tidak lagi Pemkab menyajikan laporan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Koleps.
(Tim/Kasat)
